Ridwan Kamil Jalani Tes DNA

Tampak ia mengenakan kemeja coklat dan jaket dengan warna senada, serta kacamata hitam. Namun, Ridwan Kamil tidak banyak bicara kepada awak media.

Kejagung: Silfester Matutina Wajib Dipenjara Meski Klaim Damai dengan JK

Kejagung menegaskan eksekusi penjara untuk Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina bersifat wajib, meski mengeklaim sudah berdamai dengan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baru Dua Kali OTT Sepanjang 2025, KPK: Kami Minta Maaf

Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.

PDIP Jadi Penyeimbang Pemerintah, PAN: Sikap Guyub

Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.

Pemerintah Optimistis Partisipasi di PSU Papua Meningkat

Dia menjelaskan pihaknya menyampaikan harapan agar dukungan masyarakat terhadap proses demokrasi ini terus menguat.

Kejagung Sebut Dua Bos Sugar Group Sebar Duit ke Zarof Ricar

Uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara perdata Sugar Group Company melawan PT Mekar Perkasa dan Marubeni Corporation.

Kejagung Resmi Tetapkan Jurist Tan Sebagai Buronan

Anang mengatakan, Kejagung sedang memproses red notice untuk Jurist, saat ini. Status buronan merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan red notice.

Tunjangan Dokter dari Presiden untuk Tambah Nakes di DTPK

Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap kesejahteraan dokter.

Polda Metro Jaya Bantah Upaya Geledah Rumah Jampidsus

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.

40% Banjir Jakarta Disebabkan Sungai Ciliwung

Oleh karena itu, normalisasi Sungai Ciliwung menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan banjir jangka menengah.

Bendera One Piece bentuk Ekspresi, Merah Putih di Atas Segalanya

Wamendagri menilai pengibaran bendera One Piece tersebut adalah ruang berekspresi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi.

Posisi Wakapolri Akhirnya Terisi, Dijabat Komjen Dedi Prasetyo

Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji 2025 ke KPK

ICW sudah mencatatkan nama pegawai negeri yang diduga memotong jatah makan jamaah haji. Catatan ICW, orang itu mendapatkan keuntungan sebesar Rp50 miliar.

DPR Desak Pembentukan Tim Independen Tewasnya Diplomat Kemenlu

Ketika penegakan hukum tertutup dari sorotan publik dan keluarga korban tidak memperoleh kejelasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berisiko tergerus.

PDIP Jadi Penyeimbang, Demokrat: Sama dengan Kami Selama 9 Tahun

Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.

Tarif Transportasi Umum di Jakarta jadi Rp80 pada 17 Agustus

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan selain transportasi umum Jakarta, nantinya Transjabodetabek juga diberlakukan tarif Rp80 saat 17 Agustus mendatang.

Tujuh Fakta Pria Ngamuk Teriak Bom di Pesawat Lion Air, Kini Jadi Tersangka

Sebuah insiden menghebohkan terjadi di pesawat Lion Air rute Jakarta–Kualanamu, Sabtu (2/8), ketika seorang penumpang pria mengamuk dan berteriak soal adanya bom.

Menkum Harap Tannos Sukarela Kembali ke Indonesia

Dia menuturkan keterlibatan Tannos dalam kasus tersebut masih merupakan dugaan lantaran belum diproses pengadilan di Indonesia, sehingga sebenarnya belum tentu bersalah.

Seremonial tak Cukup, PSI Minta Pemprov DKI Bongkar Akar Tawuran

Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.

Mensesneg: Abolisi-Amnesti Bukan Pembiaran Praktik Korupsi

Dia juga menekankan bahwa pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak Presiden selaku kepala negara yang kewenangannya diatur oleh konstitusi.

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura