Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan mengisi kursi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sejumlah nama memang masuk bursa Pj Gubernur Sulsel. Namun, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, lingkungan Pemda di Sulsel, hingga disodorkan sejumlah fraksi di DPRD Sulsel, birokrat kelahiran Bone, Sulsel itu keluar sebagai kandidat terkuat.
Nama-nama kandidat itu kemudian bakal diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel. Rapat paripurna itu diagendakan berlangsung pada hari ini, Rabu (3/8).
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian sudah menyurati Ketua DPRD di 10 daerah yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya akan berakhir pada September 2023 mendatang. Mereka diminta untuk mengirimkan 3 nama yang diusulkan mengisi posisi Pj Gubernur, termasuk Pj Gubernur Sulsel.
Pria kelahiran 16 Januari 1973 itu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992. Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.
Baca juga: DPRD Kota Bandung Godok Nama Pj Wali Kota
Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan. Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar doktor dalam Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.
Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa.
Bahtiar juga menjadi birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018.
Dari Kapuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dan sempat menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau. (Z-7)
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berupaya mengatasi tantangan IPM Sulawesi Selatan yang saat ini berada di angka 72,13 (data BPS 2024).
Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan IDAI menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk “Gerakan Membaca Buku KIA, Membangun Generasi Emas.
Pemprov Sulsel luncurkan Program Pelayanan Kesehatan Bergerak untuk layani daerah terpencil seperti Selayar dan Pangkep, hadirkan dokter spesialis dan layanan mobile.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
GUBERNUR Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi meluncurkan 27 armada Bus Trans Sulsel pada Senin (14/7), di Jembatan Toraja, Center Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved