Wisata Pulau Padar Dibatasi, Hanya Terima 1.000 Orang per Hari

SEJUMLAH wisatawan dilaporkan tertahan di pintu masuk Pulau Padar akibat pembatasan kuota. Kondisi ini memicu kekecewaan pengunjung sekaligus tekanan bagi pelaku wisata di lapangan.

Keluhan tersebut mencuat melalui unggahan akun Facebook Aisar Touris, yang menggambarkan situasi di lapangan pada akhir Maret 2026. Dalam unggahan itu disebutkan, jumlah wisatawan yang memadati Pulau Padar justru melampaui angka seribu orang per hari, bertolak belakang dengan kebijakan pembatasan kuota yang tengah diterapkan.

“Lebih dari seribu wisatawan memadati kawasan Pulau Padar. Banyak yang tidak dapat menikmati keindahan destinasi secara maksimal,” tulis akun tersebut.

Baca juga : Kemenhut Pastikan Pembangunan Wisata di Pulau Padar Sesuai Aturan

Kondisi itu dinilai ironis karena terjadi pada periode low season, yang seharusnya menjadi momentum ideal bagi wisatawan untuk menikmati destinasi secara lebih tenang dan eksklusif. Alih-alih mendapatkan pengalaman berkualitas, sebagian wisatawan justru harus tertahan di pintu masuk dan tidak dapat melanjutkan kunjungan.

Dalam unggahan tersebut juga disebutkan, puluhan wisatawan akhirnya kembali tanpa sempat menikmati panorama Pulau Padar akibat keterbatasan akses. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kesiapan pengelolaan destinasi, terutama menjelang periode high season yang diprediksi akan jauh lebih padat.

Di lapangan, pelaku wisata menghadapi tekanan langsung dari wisatawan yang kecewa. Mereka menjadi pihak yang harus menjelaskan kondisi, meski tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.

Baca juga : Kemenhut: Pembangunan Fasilitas Pariwisata Pulau Padar Masih Tahap Konsultasi Publik

“Pelaku wisata menjadi pihak paling terbebani secara moral, karena harus berhadapan langsung dengan tamu,” demikian isi unggahan tersebut.

Wisatawan Kecewa

Selain berdampak pada pengalaman wisatawan, kondisi ini juga memicu potensi ketegangan antara pengunjung, pelaku wisata, dan petugas di lapangan. Pembatasan kuota tanpa sistem yang jelas disebut berpotensi menimbulkan kebingungan hingga konflik.

Lebih jauh, unggahan tersebut mempertanyakan transparansi dan dasar penetapan kuota 1.000 wisatawan per hari. 

Narasi yang berkembang di kalangan pelaku wisata menyebutkan bahwa kebijakan tersebut belum disertai mekanisme yang terbuka dan dapat diakses secara merata oleh seluruh pelaku industri.

“Siapa yang menentukan angka 1000 itu? Berdasarkan apa? Dan siapa yang diuntungkan?” tulis akun tersebut.

Kecurigaan pun mulai mengemuka. Dalam unggahan itu disinggung potensi adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan kuota, seiring meningkatnya nilai akses terhadap destinasi yang dibatasi. Meski belum dapat diverifikasi, narasi tersebut mencerminkan kegelisahan pelaku wisata terhadap tata kelola yang dinilai belum transparan.

Di sisi lain, pelaku wisata kecil seperti pemandu wisata, sopir, dan operator lokal disebut menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka harus menghadapi komplain wisatawan, sekaligus menanggung risiko penurunan kepercayaan terhadap layanan yang mereka tawarkan.

Kondisi ini dinilai kontras dengan citra Labuan Bajo sebagai destinasi premium. Tanpa manajemen yang matang, label tersebut dikhawatirkan justru berbalik menjadi sumber kekecewaan massal.

Tanggapan TN Komodo

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, menegaskan bahwa pengaturan kuota kunjungan merupakan bagian dari upaya menjaga daya dukung ekologis kawasan, sekaligus memastikan pengalaman wisata tetap berkualitas.

Ia menekankan, disiplin pelaku wisata menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan tersebut, khususnya bagi travel agent (TA) dan tour operator (TO) yang membawa wisatawan ke dalam kawasan.

“TA dan TO harus memastikan pengunjung sudah memiliki tiket sebelum masuk kawasan. Jangan setelah di dalam baru beli tiket, apalagi saat ini sudah diberlakukan kuota kunjungan,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme pembelian tiket sebelum kunjungan akan membantu sistem mengontrol jumlah wisatawan secara real time, sekaligus mencegah penumpukan di titik-titik favorit seperti Pulau Padar.

Hendrikus juga menjelaskan bahwa kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo dibatasi maksimal 1.000 orang per hari, yang kemudian didistribusikan ke sejumlah destinasi utama seperti Pulau Padar, Pulau Komodo, dan Pulau Rinca.

Khusus di Pulau Padar, pengaturan tidak hanya berbasis jumlah harian, tetapi juga menggunakan sistem pembagian waktu kunjungan (time slot) untuk menghindari kepadatan di jalur trekking dan area puncak yang memiliki kapasitas terbatas.

“Jalur trekking dan area puncak di Pulau Padar tidak bisa menampung pengunjung dalam jumlah besar secara bersamaan, sehingga kunjungan harus diatur bertahap,” katanya.

Ia mengakui, dalam praktiknya masih terdapat kendala di lapangan, terutama terkait kedatangan kapal wisata dalam waktu yang hampir bersamaan, yang kerap memicu lonjakan pengunjung di waktu tertentu.

Untuk itu, pihak Balai terus melakukan evaluasi, termasuk memperkuat sistem pemesanan (booking system), pengawasan di pintu masuk, serta koordinasi dengan pelaku wisata agar pola kunjungan lebih terdistribusi.

“Kami menghimbau kepada seluruh TA/TO dan guide agar dapat menyampaikan informasi yang benar dan jelas kepada para pengunjung sebelum melakukan kunjungan sudah memiliki tiket masuk, sehingga kejadian serupa dapat dihindari,” kata Hendrikus.

Ia menambahkan, pada periode high season, kuota kunjungan yang tidak terpakai pada hari-hari sebelumnya akan didistribusikan kembali guna mengakomodir lonjakan wisatawan.

“Pada periode high season, kuota yang tidak terpakai dari hari-hari sebelumnya akan didistribusikan kembali sehingga dapat membantu mengakomodir tingginya angka kunjungan,” ujarnya.

“Kami terus melakukan evaluasi dan pembenahan sistem, agar distribusi wisatawan lebih merata dan tidak menumpuk di satu titik maupun waktu tertentu,” kata Hendrikus.

Kebijakan pembatasan kunjungan ke kawasan Taman Nasional Komodo sendiri secara resmi akan mulai berlaku pada 1 April 2026, setelah sebelumnya melewati masa uji coba sejak Januari hingga Maret 2026. Kebijakan ini mengatur 1000 wisatawan perhari, sementara kunjungan ke Pulau Padar dibagi dalam tiga sesi yaitu pagi, siang dan sore, masing-masing sesi dibatasi 300 orang. (MM)