Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FITUR kecerdasan buatan atau artifcial intelligence (AI) Hukumonline, yaitu Ask Hukumonline AI terbukti mengungguli platform AI lainnya dalam menghadirkan jawaban di bidang hukum.
Berdasarkan penelitian, Ask Hukumonline AI berhasil meraih total poin tertinggi dengan persentase jawaban benar di atas 85%. Sementara itu, ChatGPT 4o sebagai versi generative AI atau GenAI termutakhir OpenAI, meraih total poin dengan persentase jawaban benar 64%. Lebih lanjut, ChatGPT 3.5 meraih total poin dengan persentase 30% jawaban benar. Melihat capaian tersebut, Ask Hukumonline AI terbukti berpotensi menjadi alat bantu yang optimal dalam riset hukum.
Lembaga Center for Law, Technology, RegTech, and LegalTech Studies (CTRL) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, baru-baru ini, melakukan pengujian terhadap fitur Ask Hukumonline AI serta teknologi kecerdasan buatan serupa.
Pengujian ini bertujuan mengevaluasi akurasi dan reliabilitas tools kecerdasan buatan tersebut, demi meningkatkan akses keadilan dan kualitas penelitian hukum di Indonesia.
“Hukumonline menyampaikan apresiasi mendalam bagi Center for Law, Technology, RegTech, and LegalTech Studies (CTRL) atas inisiatif dalam menjalankan pengujian terhadap fitur kami, Ask Hukumonline AI. Kami berharap dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan Ask Hukumonline AI untuk senantiasa memberikan informasi hukum terkini dan terpercaya,” kata Chief Content Offcer Hukumonline Robert Sidauruk, melalui sambutannya dalam Diseminasi Hasil Penelitian dan Seminar Terbatas, "Implementasi Kecerdasan Buatan Artifsial Generatif untuk Penelitian Hukum" di Universitas Gadjah Mada.
Tim peneliti CTRL Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melakukan kurasi 200 pertanyaan dari sepuluh bidang hukum, termasuk hukum perdata, pidana, dan bisnis.
Setiap pertanyaan diajukan kepada Ask Hukumonline AI, ChatGPT 4o, dan ChatGPT 3.5 untuk membandingkan akurasi serta reliabilitas jawaban.
Selanjutnya, setelah jawaban dihadirkan oleh masing-masing ftur, tim peneliti melakukan penghitungan berdasarkan jumlah jawaban benar dari total pertanyaan, untuk mengukur kinerja serta memberikan rekomendasi.
"Ask Hukumonline AI dapat secara otomatis menganalisis dan menyarikan informasi hukum berbasis tekstual yang relevan dari pusat data milik Hukumonline. Perkembangan ini menjadi langkah signifkan dalam penerapan teknologi AI di sektor hukum Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan GenAI memiliki potensi yang besar untuk dapat mentransformasi cara orang melakukan penelitian hukum. Terlebih, di tengah kompleksitas dan dinamika perkembangan hukum," ujar Peneliti CTRL Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Faiz Rahman, sebagai Koordinator Peneliti pada riset "Peluang dan Tantangan Penerapan Kecerdasan Artifsial Generatif (GenAI) dalam Bidang Hukum di Indonesia: Studi Evaluasi Penerapan ASK Hukumonline".
Berangkat dari hasil penelitian CTRL, Hukumonline pun berkomitmen meningkatkan kemampuan Ask Hukumonline AI untuk merujuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, memahami pertanyaan, serta menerapkan model penalaran hukum.
“Kami berharap Ask Hukumonline AI bisa menjangkau semakin banyak pengguna dan menjadi penggerak transformasi akses hukum berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujar Robert. (Z-1)
Algoritma sama sekali bukan barang baru. Hanya saja, pemaknaannya perlu mendapatkan perspektif baru, bahkan ketika harus mengeluarkannya dari pengertian dasar yang melekat.
Para ilmuwan mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang merevolusi imunoterapi kanker.
Kolaborasi ini juga memperluas adopsi solusi ERP cloud SAP yang dilengkapi AI, termasuk ketersediaan GROW with SAP in AWS Marketplace.
Amazon menutup laboratorium riset kecerdasan buatan (AI) miliknya di Shanghai, ditengah persaingan AS dan Tiongkok.
PENGUATAN peran pengusaha mikro, kecil, dan menengah, dalam pertumbuhan ekonomi terus dilakukan saat terjadi efisiensi anggaran, perang dagang internasional, dan konflik geopolitik.
Masa depan keuangan bukan semata soal kecepatan dan efisiensi, tapi tentang kolaborasi antara teknologi dan manusia.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved