Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DI era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial. Ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.
"Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi infrastruktur kritis, data pribadi warga negara, serta memastikan stabilitas dan keamanan nasional," papar Syam Basrjal, Marketing Director PT TKMT. Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif ialah kunci untuk menghadapi tantangan ini.
Berikut peran negara dalam pertahanan dan keamanan siber.
Baca juga : Maksimalkan Perlindungan Siber bagi Bisnis Kecil-Menengah
1. Regulasi dan kebijakan.
Negara harus mengembangkan regulasi dan kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa semua sektor, baik publik maupun swasta, menerapkan standar keamanan siber yang tinggi. Ini termasuk perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritis, dan penanggulangan ancaman siber.
2. Infrastruktur dan teknologi.
Baca juga : Ancaman Ransomware Mengintai, Berikut 10 Cara agar Terhindar
Negara harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi keamanan siber yang canggih. Ini termasuk sistem deteksi ancaman, jaringan komunikasi yang aman, dan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif.
3. Penggunaan produk dan SDM lokal.
Negara harus mendorong penggunaan produk dan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam implementasi keamanan siber. Ini tidak hanya membantu dalam pengembangan industri dalam negeri tetapi juga memastikan bahwa solusi yang digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.
Baca juga : IDTH tidak Punya Keterkaitan dengan Keamanan Siber
4. Kerja sama internasional.
Ancaman siber bersifat global, sehingga negara harus aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk berbagi informasi, strategi, dan teknologi dalam menangani ancaman siber.
Edukasi siber harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan siber. "Pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan beberapa aspek penting," imbuh Syam.
Baca juga : BSSN Verifikasi Kematangan Keamanan Siber PT Digital Solusi Grup
1. Kesadaran dan pelatihan.
Negara harus menggalakkan program pelatihan dan kesadaran keamanan siber bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk pelatihan teknis untuk profesional teknologi informasi (TI) dan edukasi umum untuk masyarakat luas mengenai praktik keamanan dasar.
2. Kolaborasi sektor publik dan swasta.
Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat. Penggunaan produk lokal dan pengembangan SDM dalam negeri harus menjadi prioritas untuk memastikan kemandirian dan keamanan yang lebih baik.
3. Penelitian dan pengembangan.
Negara harus mendukung penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber untuk menciptakan teknologi dan strategi baru yang mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Investasi dalam R&D lokal sangat penting untuk memajukan teknologi dalam negeri.
Berikut sejumlah manfaat pendekatan holistik dan kolaboratif.
1. Peningkatan keamanan nasional.
Dengan pendekatan holistik, negara dapat memastikan bahwa semua aspek keamanan siber diperhatikan, dari infrastruktur hingga kebijakan dan regulasi.
2. Kesiapan menghadapi ancaman.
Kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap ancaman siber.
3. Inovasi dan adaptasi.
Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan serta kolaborasi dengan berbagai pihak mendorong inovasi dalam keamanan siber, sehingga negara dapat terus beradaptasi dengan ancaman yang terus berubah.
4. Perlindungan data pribadi.
Edukasi yang baik dan regulasi yang ketat memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik, mengurangi risiko pencurian identitas dan pelanggaran privasi.
5. Penguatan ekonomi lokal.
Penggunaan produk dan SDM lokal dalam keamanan siber mendukung ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.
Negara memiliki peran penting dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber. Melalui regulasi yang kuat, investasi dalam teknologi, serta kerja sama yang baik dengan sektor swasta dan internasional, negara dapat menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh. Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.
Dengan memprioritaskan penggunaan produk dan SDM lokal, negara tidak hanya meningkatkan keamanan nasional tetapi juga memperkuat ekonomi dalam negeri. Dengan pendekatan yang tepat, negara dapat melindungi infrastruktur kritis, data pribadi, dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional di era digital ini. (Z-2)
RupiahCepat telah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya perbaikan ke depan.
Aftech dan Privy Berkomitmen Memajukan Fintech Indonesia melalui Sinergi dan Kolaborasi
Loan Market memberikan solusi finansial yang aman, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
KONFERENSI Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2025 meminta pemerintah untuk mempercepat pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Apindo berkomitmen menjembatani kebutuhan pemerintah dengan pelaku usaha dalam implementasi UU PDP sebagai langkah strategis dalam membangun kepercayaan dalam ekonomi digital.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) meningkatkan upaya perlindungan nasabah terhadap ancaman penipuan berbasis media sosial yang kian meningkat lewat kampanye #JanganKasihCelah.
Kementerian Komunikasi dan Digital kemudian memblokir PeduliLindungi.id pada 21 Mei 2025.
Bank DKI selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta bidang perbankan memiliki tanggung jawab pada nasabah yang tidak sedikit jumlahnya.
Kemenko PMK mengungkapkan berdasarkan kerja sama dengan LinkedIn, terdapat 15 profesi yang diprediksi akan berkembang pesat di Indonesia pada 2025.
TDO mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta sehingga adopsi Travel Rule dapat segera dilakukan.
Transformasi digital membawa peluang besar bagi bisnis lantaran ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh hingga US$360 miliar pada tahun 2030.
Direktur Utama CFX, Subani, menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan yang ketat di seluruh industri untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas ekosistem aset kripto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved