Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan dinamis, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk melek digital. Caranya dengan meningkatkan literasi digital. Prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi
digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Laksamana Pertama TNI, Tri Harsono, pada acara Literasi Digital kepada Prajurit TNI bertema “TNI Makin Cakap Digital”, di Hotel Mercure Denpasar.
"Tidak boleh ada lagi prajurit yang buta digital, menyebarkan hoaks, membocorkan rahasia negara, ataupun menyebarkan hal yang bertentangan dengan tugas-tugas TNI. Jika prajurit sudah melek digital, maka rasa percaya masyarakat kepada TNI akan semakin kuat,” tutur Tri Harsono dalam keterangannya, Jumat (25/8).
Dalam konteks ini, lanjut Tri Harsono, prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi digital yang sedang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi prajurit untuk beradaptasi dengan cepat dan menguasai teknologi baru yang muncul agar dapat tetap relevan. Serta memiliki keunggulan di medan pertempuran yang semakin kompleks.
"Tuntutan tugas semakin kompleks dan dinamis, prajurit TNI perlu terus meningkatkan literasi digital mereka. Ini termasuk pengetahuan tentang teknologi terbaru, kemampuan dalam menggunakan perangkat digital, serta kepekaan terhadap isu-isu keamanan siber karena prajurit TNI akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita di dunia digital yang terus berkembang,” ujarnya.
Ia berharap melalui peningkatan literasi digital seluruh prajurit dan keluarga besar TNI dapat lebih cerdas, teliti, dan berhati-hati dalam mengikuti dan mengamati informasi.
Selain itu menurutnya literasi digital sendiri juga memainkan peran penting dalam menunjang tugas dan fungsi prajurit TNI dalam beberapa aspek yang krusial.
baca juga: Mahasiswa harus Ikut Jaga Keamanan Digital
Sementara itu, Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pemerintahan, Niki Maradona menyampaikan bahwa acara literasi digital pemerintahan diselenggarakan secara kolaborasi antara Kementerian Kominfo dengan TNI. Para peserta diberikan materi yang terdiri dari empat pilar literasi digital.
"Empat pilar tersebut, digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety akan disampaikan melalui dua tema yakni transformasi digital pemerintah dan netralitas ASN, serta penguatan keamanan data dan medsos di lingkungan TNI," kata Niki.
Menurut Niki, literasi digital bagi TNI ini penting, pasalnya perkembangan di era digital menimbulkan jenis-jenis ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang harus diwaspadai oleh TNI dalam menjalankan tugas.
Ancaman tersebut antara lain serangan siber, yang dapat mencakup serangan DDoS (Distributed Denial of Service), pencurian data, dan sabotase sistem. Ancaman propaganda yang mengancam keamanan nasional, penggunaan propaganda mengancam keamanan nasional melalui media sosial dan platform digital lainnya. (N-1)
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
GURU Besar Unpad Muradi mengapresiasi kerja Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menahan empat personel Bais TNI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved