Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGAIMANA caranya bisa meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang positif?
Hal itu disampaikan oleh Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam acara Gali Ilmu Literasi Digital yang digelar di Surabaya, dihadiri 750 peserta dari kelompok masyarakat.
Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sudah masuk di tahun politik, maka masyarakat harus terus meningkatkan kemampuan dalam literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang positif.
"Terlebih kita sudah memasuki masa-masa tahun politik di mana hoaks dan disinformasi bertebaran di ruang digital. Maka dari itu literasi digital sangat krusial di era digital ini karena dapat memberi manfaat untuk kita dalam mengakses informasi dan memanfaatkan informasi
dengan baik dalam ruang digital," ujar Semuel dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/7).
baca juga: TNI Harus Kuasai Literasi Digital untuk Pertahankan Kedaulatan
Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin yang menjelaskan fungsi program Klinik Hoaks dari Diskominfo Jawa Timur sebagai pelayanan bagi masyarakat dalam mencegah berita hoaks.
"Ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pemprov Jatim untuk memberi ruang kepada kita untuk mengetahui atau mengecek apakah berita yang kita dapatkan itu berita fakta, hoaks, disinformasi atau ujaran kebencian. Caranya bisa kunjungi website Klinik Hoaks Jatim, nanti dalam waktu maksimal 24 jam tim kami akan menjawab dengan mengklarifikasi dari setiap permintaan yang masuk," jelas Sherlita.
Dalam kesempatan itu narasumber CEO Next Generation Indonesia, Khemal Andrias memaparkan bahwa masyarakat harus memiliki modal yang cukup untuk melawan kejahatan digital seiring bertambahnya konten negatif yang bermunculan di sosial media.
"Semakin meningkatnya durasi penggunaan sosial media, bisa jadi kejahatan digital juga ikut meningkat. Padahal sumber hoaks yang paling banyak itu adalah sosial media itu sendiri dan itu adalah sesuatu yang harus kita lawan bersama. Jadi apa modalnya? Modalnya itu adalah CABE yaitu dengan menguasai 4 pilar literasi digital yaitu Cakap, Aman, Budaya, dan Etika dalam bermedia digital," jelas Khemal.
Pembicara lainnya, pegiat Literasi Digital & Vokasi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati dalam paparan materinya menyampaikan bahwa karakteristik netizen Indonesia masuk ke dalam kategori tidak sopan dalam menggunakan sosial media sehingga
mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya digital dengan budaya yang ada di dunia nyata.
"Netizen Indonesia itu gampang banget tersinggung, dikit-dikit baper terus suka ngancam, itu bisa jadi tindakan kejahatan yang terjadi di sosial media. Karena hanya dengan sharing kemarahan mereka di sosial media itu lebih menarik perhatian mereka dan bisa menciptakan adanya interaksi. Nah itu sebenarnya yang harus banget kita hindari, kita harus menciptakan budaya netizen Indonesia yang ramah bukan yang marah, bukan netizen yang berang tapi yang terang.” tutur Devie. (N-1)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved