Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt. Menkominfo), Moh. Mahfud MD mengungkapkan perkembangan di era digital menimbulkan jenis ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang harus diwaspadai TNI dalam melaksanakan pertahanan negara guna mempertahankan kedaulatan. Sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga keselamatan bangsa dari ancaman militer.
Selain itu, sehubungan dengan akan dimulainya tahun demokrasi, Menteri Mahfud MD menekankan netralitas prajurit TNI beserta Keluarga Besar TNI dalam Pemilu. TNI diharapkan dapat menjalankan peran penting dalam melancarkan proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu aman bagi seluruh pemilih.
baca juga: Pembentukan Pandu Digital Sasar Pelajar SMK di Denpasar
"TNI dan Polri tetap pada posisi netral, terutama dalam menjaga lalu lintas digital yang (menimbulkan) banyak provokasi di tengah masyarakat dengan tingkat literasi rendah. Kemudian melalui literasi digital, pemerintah juga berharap agar seluruh anggota TNI dapat lebih cerdas, teliti, dan berhati-hati serta menggunakan logika dalam mengamati informasi, khususnya mengenai pemilu yang beredar di ruang publik, baik media nasional maupun digital," kata Mahfud dalam keterangan tertulis pada peluncuran Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Prajurit TNI, Selasa (13/6).
Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dalam sambutannya menegaskan bahwa, anggota TNI wajib memerangi konten negatif dan memiliki kecakapan digital untuk memilah informasi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kemampuan prajurit dalam bersinggungan di dunia digital. Tidak ada prajurit yang membocorkan rahasia negara, hoax, serta konten yg bertentangan dengan tugas TNI sebagai pemersatu bangsa. Perlu ditekankan pada jajaran semuanya, harus memilah mana yg bisa di-share dan dampaknya terhadap persatuan," jelasnya.
Peluncuran literasi digital ini kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara hybrid di Mabes TNI Cilangkap.
Dalam acara itu juga digelar seminar literasi digital bagi Perwira Tinggi dan Menengah TNI dengan pengisi materi Dosen Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Dr. Sofian Lusa, Dosen Filsafat Universitas Sanata Dharma, Dr. Johanes Haryatmoko dan Budaya Digital oleh Dosen Psikologi Binus University, Dr. Istiani. (N-1)
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved