Berita Terbaru Ruu Tni Hari Ini

Tok! DPR Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang

DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang. Pengesahan dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-15

RUU TNI Diputuskan di Rapat Paripurna Hari Ini

DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).

Aliansi Mahasiswa Solo Raya Gelar Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU TNI

RATUSAN massa Aliansi Mahasiswa Solo Raya bersama Masyarakat Sipil kembali turun ke jalan untuk memprotes pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI.

Pakar Hukum Tata Negara UMY Nilai Pembahasan Revisi UU TNI Kontroversial

DOSEN Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nanik Prasetyoningsih, menilai, ada kejanggalan yang terjadi selama proses pembahasan revisi UU TNI.

Akan Disahkan DPR Hari Ini, Komnas HAM Minta Pembahasan Revisi UU TNI Diperpanjang

DPR RI dikabarkan akan melakukan pengesahan revisi UU TNI. Di tengah polemik soal revisi UU TNI, Komnas HAM meminta agar pembahasan RUU TNI tersebut diperpanjang oleh DPR RI.

Komnas HAM Dalami Kericuhan saat Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mendalami kericuhan yang terjadi saat DPR RI melakukan rapat soal revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, (15/3) lalu.

Menkum Tepis Ada Klausul Wajib Militer di Revisi UU TNI

Dia juga memastikan tak ada yang berubah lagi dari draf terbaru. Terkait dengan wajib militer, menurut Supratman mestinya masuk di komponen cadangan (komcad).

Usai Temui Komisi I DPR, Menkum Ungkap Perubahan Frasa dalam Draf Revisi UU TNI

Perubahan itu dari 'keamanan' menjadi 'pertahanan'. Hal itu dinilai penting agar tak ditafsirkan tugas TNI masuk dalam tugas polisi.

RUU TNI Dinilai Kudeta Konstitusional Berkedok Regulasi

RUU TNI ini sarat pasal bermasalah yang bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam supremasi sipil.

Revisi UU TNI akan Disahkan Besok, 2.569 TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Mundur

Jika Revisi UU TNIdisahkan besok pada Kamus (20/3), sebanyak 2.569 perwira TNI aktif yang masih menduduki jabatan sipil harus siap untuk mundur atau pensiun dini dari dinas militer.

PKB Setujui RUU TNI dengan 6 Syarat

Fraksi PKB DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, persetujuan itu dibarengi dengan enam syarat. 

Pengamat Militer: Pernyataan Puan soal RUU TNI Jadi Jaminan Kewenangan Militer Tetap Dibatasi

Pernyataan Puan akan menjadi jaminan bahwa kewenangan TNI sebagai institusi militer negara masih tetap bisa dibatasi.

Panja Komisi I Hapus Usulan Peran TNI Tangani Narkotika dan Pos di KKP

Panja juga hanya menyetujui 15 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI. 

RUU TNI Perlu Terus Dikawal dan Harus Transparan

Namun demikian, menurutnya RUU TNI ini tetap perlu dikawal oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah bersama DPR RI secara terbuka dan transparan.

PDIP Setuju Revisi UU TNI segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.

Soal RUU TNI, Istana: 16 Kementerian/Lembaga memang Perlu Keahlian TNI

Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, sebagaimana dituangkan dalam RUU TNI, memang memerlukan keahlian dan beririsan dengan lingkup kerja TNI. 

RUU TNI, Bintang 4 Bisa Pensiun Umur 65 Tahun

Dalam pasal 35 ayat pasal 4 disebutkan bahwa jabatan bintang empat yang mencapai 63 tahun bisa diperpanjang selama dua kali.

Polda Metro Jaya Terima Laporan Security Hotel terkait Penggerudukan Rapat RUU TNI

Ade Ary menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, sekitar pukul 18.00 WIB ada tiga orang yang mengaku berasal dari koalisi masyarakat sipil.

Jabatan Sekretaris Kabinet yang Dipimpin Teddy Dinilai tak Perlu ada

Sekretaris Kabinet yang saat ini dipimpin oleh Letkol Teddy Indra Wijaya merupakan jabatan yang sebenarnya tidak perlu ada karena  dapat dilakukan Kementerian - Kantor Staf Presiden

Bahas RUU TNI di Hotel Mewah, DPR Diibaratkan ‘Maling Lewat Jendela’

RAPAT Panja DPR RI untuk RUU TNI yang digelar di hotel mewah di Jakarta menuai kritik. Diibaratkan maling yang masuk dan keluar rumah orang lewat jendela.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting