Berita Terbaru MPR RI Hari Ini

Mahfud MD: Amandemen Konstitusi Kewenangan MPR

Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.

Keselamatan Siswa dan Guru Harus Diutamakan dalam Pembelajaran Tatap Muka

Kreativitas para pengajar dan pemangku kepentingan pun harus ditingkatkan agar mampu membuat bahan ajar yang menarik bagi peserta didik.

Tidak Ada Urgensi, Pakar Menilai Amandemen UUD 1945 tidak Perlu

Saat ini, semua pihak lebih baik berkonsentrasi menuntaskan masalah covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk

Segera Tangani Anak Yatim Piatu Terdampak Pandemi demi Masa Depan Bangsa

Data Kementerian Sosial per 20 Juli 2021 mencatat ada 11.045 anak menjadi yatim piatu dan 4 juta anak yatim akibat pandemi covid-19.

Kasus Positif Covid-19 Terus Turun, Jangan Kehilangan Fokus

Konsep pengendalian itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, memerlukan kontribusi sikap dari semua pihak agar bisa berjalan sesuai rencana.

Belum Ada Kesepakatan Amendemen UUD 1945

Kalau pun ada konsekuensi secara konstitusional, tambahnya, lembaga apa yang akan melaksanakannya? Apalagi, jelas Rerie, istilah amendemen terbatas tidak dikenal dalam konstitusi kita.

Bamsoet Disebut Bohongi Publik saat Bilang MPR Sepakat Amendemen UUD 45

Namun, belakangan diketahui ternyata tidak semua fraksi di DPR maupun MPR setuju terhadap usulan amendemen terbatas tersebut.

Tren Pengendalian Covid-19 Membaik, Masyarakat Harus Tetap Jalankan Protokol Kesehatan

Menurut Lestari, momentum tren membaiknya indikasi pengendalian covid-19 tersebut harus terus dijaga, hingga mencapai standar pengendalian yang ditetapkan WHO.

Presiden: Belanja Negara di RAPBN 2022 Capai Rp2.708,7 Triliun

Anggaran sebesar itu, sambung Jokowi, akan digunakan untuk mendukung enam prioritas utama.

Jawab Tantangan Bernegara, Rerie: Perlu Bangkitkan Komitmen Bersama

Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-76, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah membangun komitmen yang kuat dari setiap anak bangsa.

Perbaikan Data Harus Menyeluruh agar Pengendalian Covid-19 Tepat Sasaran

Rerie sangat berharap upaya perbaikan data ini bisa segera dituntaskan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diatasi dan tidak terus berulang.

Pelonggaran PPKM Level 4 Wajib Diikuti Disiplin Ketat Protokol Kesehatan

Menurut Lestari, dalam pembukaan sejumlah kegiatan itu perlu diantisipasi dampak euforia yang berpotensi menyebabkan abainya masyarakat terhadap sejumlah aturan dan protokol kesehatan.

Sidang Tahunan MPR Hanya Diikuti 60 Orang

Pelaksanaan sidang juga menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk peserta wajib tes PCR. Durasi sidang tahunan pun lebih singkat untuk menekan risiko penularan covid-19.

Perlu Keteladanan para Tokoh untuk Redam Penambahan Kasus Covid-19

Data pemerintah pada 25 Juli 2021, tambahan kasus covid-19 harian di luar Jawa-Bali mencapai 13.200 kasus atau 34% dari total kasus baru nasional.

Tren Penurunan Kasus Covid-19 Harus Diikuti Penguatan Upaya Preventif

Berdasarkan catatannya, kasus aktif covid-19 di Indonesia per Minggu (25/8) berjumlah 573.903, turun menjadi 535.135 kasus per Minggu (1/8).

Ma'ruf Amin Ucapkan Belasungkawa Atas Wafatnya Habibana Sayyid Saggaf

Habibina Sayyid Saggaf bin Muhammad Al Jufri pernah menjabat sebagai anggota MPR utusan daerah pada 1992-1997

Peningkatan Kematian Usia Produktif Akibat Covid-19 Patut Diwaspadai

Berdasarkan data Kemenkes pada Juli 2021, 36,7% kematian akibat korona berasal dark usia 46-59 tahun dan 12,7% usia 31-45 tahun.

Pertumbuhan Ekonomi Melejit, Demokrat Apresiasi Pemerintah

Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, hari ini, mengatakan tren perbaikan ekonomi ini harus tetap dijaga sehingga tidak anjlok kembali pascapelaksanaan PPKM level 4.

Pastikan Kesiapan Pemerintah Daerah Tekan Penambahan Zona Merah di Luar Jawa

Catatan Satgas penanganan Covid-19 per Minggu (1/8) terjadi penambahan zona merah di Tanah Air menjadi 33 provinsi dengan 240 kabupaten/kota.

Segera Atasi Akar Masalah Rendahnya Kepatuhan Masyarakat Lakukan Prokes

Data yang dihimpun Satgas Covid-19 per Juli 2021 menunjukkan masih terdapat sekitar 30% kelurahan dan desa dengan tingkat kepatuhan prokes rendah.

Mengharap Asa dalam Transformasi BRIN

Disinformasi dan Hak Asasi Manusia

Pentingnya Komisi Perlindungan Guru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia