Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan politik terhadap perempuan guna meningkatkan peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik.
"Tugas organisasi perempuan saat ini adalah fokus pada gerak dan langkah pada pendidikan politik untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik," kata Wakil Ketua MPR Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini saat menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) di rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).
Menurut Lestari, pikiran-pikiran tentang peran perempuan terkait kebijakan publik harus terus disebarluaskan lewat media massa. Sehingga, ujar Rerie --sapaan akrab Lestari--, upaya untuk menyadarkan para perempuan di Tanah Air agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di bidang politik, dapat terus ditingkatkan.
Baca juga: Surya Paloh Resmikan Kantor DPW NasDem Aceh
Saat ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan terjun ke politik masih menghadapi banyak kendala. "Ketika kapasitas memadai, tetapi lingkungannya tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke bidang politik. Demikian juga sebaliknya," ujar Rerie.
Dengan kondisi itu, tegas dia, perlu banyak langkah dan upaya untuk memperkuat dorongan agar perempuan mampu mengatasi sejumlah kendala yang dihadapinya.
Sementara Ketua Presidium DPP KPPI Kanti W Janis berpendapat mendorong perempuan paham politik tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu memengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
Jadi, ujar Kanti, di samping meningkatkan secara kuantitas perempuan berkiprah di bidang politik, kita juga harus mendorong perempuan meningkat secara kualitas dalam memahami politik. (RO/S-2)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved