Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Tingkatkan Pendidikan Politik Perempuan untuk Lebih Berperan dalam Kebijakan Publik

Mediaindonesia.com
27/6/2022 17:05
Tingkatkan Pendidikan Politik Perempuan untuk Lebih Berperan dalam Kebijakan Publik
Wakil Ketua MPR RI Lestarie Moerdijat saat mengikuti sidang doktor di Universitas Pelita Harapan, tahun lalu.(MI/BRIYAN)

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan politik terhadap perempuan guna meningkatkan peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik.

"Tugas organisasi perempuan saat ini adalah fokus pada gerak dan langkah pada pendidikan politik untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik," kata Wakil Ketua MPR Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini saat menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) di rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Menurut Lestari, pikiran-pikiran tentang peran perempuan terkait kebijakan publik harus terus disebarluaskan lewat media massa.  Sehingga, ujar Rerie --sapaan akrab Lestari--, upaya untuk menyadarkan para perempuan di Tanah Air agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di bidang politik, dapat terus ditingkatkan.


Baca juga: Surya Paloh Resmikan Kantor DPW NasDem Aceh


Saat ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan terjun ke politik masih menghadapi banyak kendala.  "Ketika kapasitas memadai, tetapi lingkungannya tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke bidang politik. Demikian juga sebaliknya," ujar Rerie.

Dengan kondisi itu, tegas dia, perlu banyak langkah dan upaya untuk memperkuat dorongan agar perempuan mampu mengatasi sejumlah kendala yang dihadapinya.

Sementara Ketua Presidium DPP KPPI Kanti W Janis berpendapat mendorong perempuan paham politik tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu memengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Jadi, ujar Kanti, di samping meningkatkan secara kuantitas perempuan berkiprah di bidang politik, kita juga harus mendorong perempuan meningkat secara kualitas dalam memahami politik. (RO/S-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya