Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pendidikan politik terhadap perempuan guna meningkatkan peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik.
"Tugas organisasi perempuan saat ini adalah fokus pada gerak dan langkah pada pendidikan politik untuk meningkatkan peran perempuan dalam setiap kebijakan publik," kata Wakil Ketua MPR Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah ini saat menerima jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPP KPPI) di rumah dinas di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6).
Menurut Lestari, pikiran-pikiran tentang peran perempuan terkait kebijakan publik harus terus disebarluaskan lewat media massa. Sehingga, ujar Rerie --sapaan akrab Lestari--, upaya untuk menyadarkan para perempuan di Tanah Air agar memiliki dorongan untuk terjun langsung di bidang politik, dapat terus ditingkatkan.
Baca juga: Surya Paloh Resmikan Kantor DPW NasDem Aceh
Saat ini, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan terjun ke politik masih menghadapi banyak kendala. "Ketika kapasitas memadai, tetapi lingkungannya tidak mengizinkan perempuan untuk terjun ke bidang politik. Demikian juga sebaliknya," ujar Rerie.
Dengan kondisi itu, tegas dia, perlu banyak langkah dan upaya untuk memperkuat dorongan agar perempuan mampu mengatasi sejumlah kendala yang dihadapinya.
Sementara Ketua Presidium DPP KPPI Kanti W Janis berpendapat mendorong perempuan paham politik tidak hanya bertujuan agar perempuan memahami pembuatan kebijakan publik tetapi juga agar perempuan mampu memengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.
Jadi, ujar Kanti, di samping meningkatkan secara kuantitas perempuan berkiprah di bidang politik, kita juga harus mendorong perempuan meningkat secara kualitas dalam memahami politik. (RO/S-2)
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
DALAM pergaulan politik di kalangan elite, di waktu menjelang dan setelah pemilihan presiden (pilpres), biasanya muncul tema juga isu yang antara lain memunculkan beberapa nama.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
PDIP dan Partai Demokrat belum juga menyerahkan nama untuk pimpinan DPRD DKI meski waktu tinggal sehari lagi.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyemprotan disinfektan di Gedung MPR dan DPR RI, Minggu (14/6)
Nilai-nilai sportivitas dalam olahraga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar ditanamkan baik bagi para atlet maupun penggemarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi akan ada 123,8 juta orang yang melakukan pergerakan di masa mudik pada Lebaran 2023 ini.
"Saya kira Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki sejumlah rencana perbaikan strategi berdasarkan pengalaman melakukan beberapa kali transisi PSBB," ujar Rerie
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved