Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
UPAYA melawan ujaran kebencian di Tanah Air harus terus dilakukan di tengah kebinekaan bangsa yang dituntut memperkuat persatuan dalam setiap proses pembangunan Ibu Pertiwi.
"Di tengah keberagaman dan kompleksnya tantangan pembangunan saat ini, bangsa ini membutuhkan kebersamaan yang kuat untuk menjawab setiap tantangan. Pola komunikasi yang baik dan bebas dari ujaran kebencian di ruang publik menjadi keharusan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6).
Pada Sabtu (18/6), dunia untuk pertama kali memperingati hari Melawan Ujaran Kebencian Sedunia, setelah tahun lalu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti keprihatinan global terhadap ujaran kebencian, terutama cyber bullying di seluruh dunia. Februari 2022 lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan 1.042 akun media sosial untuk diberikan peringatan karena diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Menurut Lestari, efek ujaran kebencian di ruang publik yang mampu memecah belah suatu bangsa harus menjadi perhatian serius semua pihak di negeri ini. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam waktu dekat tahapan pemilu serentak yang sarat dengan aksi kompetisi perorangan hingga kelompok berpotensi menimbulkan friksi.
Baca juga: Kembalikan Prasasti Pucangan Demi Keutuhan Peradaban Bangsa
Menurut Rerie, upaya dini untuk terus menginformasikan pola-pola komunikasi yang santun dan bertanggung jawab di ruang publik harus disosialisasikan kepada masyarakat luas. Ini karena, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sebagian besar pelaku ujaran kebencian mengaku tidak tahu batasannya.
Upaya sosialisasi, jelas Rerie, harus diikuti dengan langkah edukasi yang mudah dipahami masyarakat untuk menekan potensi ujaran kebencian di ruang-ruang publik. (OL-14)
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
PERLUASAN akses pendidikan tinggi harus terus dilakukan. Salah satunya dengan mengedepankan digitalisasi sebagai bagian langkah strategis dalam pembangunan SDM unggul.
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved