Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BERBAGAI upaya pencegahan penyebaran penyakit harus konsisten untuk menghindari ledakan penyakit di masa datang. Cakupan imunisasi harus diperluas sejak dini dengan memperkuat data base dan kesadaran masyarakat.
"Di tengah potensi ancaman sejumlah penyakit saat ini, berbagai upaya untuk mencegah ancaman itu terjadi harus terus dikedepankan dalam rangka melindungi setiap warga negara," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/7). Kementerian Kesehatan mencanangkan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 2022 pada pertengahan Mei 2022 untuk seluruh provinsi di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya tahap II dilaksanakan mulai Agustus 2022 bagi provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
Menurut Lestari, program imunisasi anak yang dicanangkan pemerintah harus mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan. Apalagi, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 1,7 juta anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama pandemi covid-19 dengan jumlah terbanyak di Jawa Barat, Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, dan DKI Jakarta.
Bulan Imunisasi Anak Nasional dengan vaksin yang disediakan pemerintah secara gratis, ujar Rerie, seharusnya mendapat perhatian dari banyak pihak. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di pusat dan daerah ikut mendorong agar BIAN dimanfaatkan masyarakat secara luas.
Secara umum, ujar Rerie, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi untuk menggalakkan imunisasi rutin pada anak guna memberikan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Strategi itu antara lain, tambahnya, menambah tiga jenis imunisasi rutin pada anak dari sebelumnya 11 antigen menjadi 14 antigen, digitalisasi data imunisasi, dan imunisasi anak akan dilakukan melalui undangan di aplikasi. (OL-14)
Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, efektivitas sistem perlindungan perempuan dan anak sangat membutuhkan political will dari para pemangku kepentingan.
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa baru di beberapa daerah sudah akan dimulai, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, upaya pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan harus dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved