Berita Terbaru KPK Hari Ini

KPK Akan Koordinasi dengan Kemenkum Usai Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan

Budi mengatakan bahwa KPK mengapresiasi langkah Kemenkum yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Singapura, dan menyampaikan progres terkait Paulus Tannos.

Tersangka Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker Tarik Tarif Beragam

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo enggan memerinci kisaran harga yang dipatok para tersangka kepada calon TKA. Namun, permainan kotor ini berlangsung dari 2019

KPK Pastikan Usut Informasi Dugaan Gratifikasi di Kementerian PU

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengusut informasi dugaan praktik gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Singgung Kinerja KPK, Mantan Wakapolri Usul Penyidikan Korupsi Balik ke Polisi

Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.

Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum

RUU KUHAP menghapus kebijakan penyidik pembantu. Revisi beleid itu juga wajib mengatur soal tenggat waktu penyidikan, untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada pihak berperkara.

Berharap RUU Perampasan Aset Segera Dibahas, KPK: Penting Berikan Efek Jera

Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.

KPK Selisik Soal Pejabat Kementerian PU Minta Gratifikasi Nikah Anak

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan meminta hasil investigasi Kementerian PU. Permintaan gratifikasi itu tidak bisa dibenarkan.

KPK Sebut Pemerasan TKA Bahaya Buat Iklim Kerja di Indonesia

KPK berjanji akan menuntaskan kasus ini. Kemnaker diharap bekerja sama, karena pengusutan penting untuk memperbaiki tata kelola penggunaan jasa TKA di Indonesia.

Rentan Korupsi, KPK Minta APIP Bekerja Maksimal Cegah Rasuah di Malang

Malang mendapatkan capaian baik dalam skor antikorupsi berdasarkan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

KPK Minta 5 Anggota DPRD OKU Jelaskan Proses Penganggaran

Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.

KPK Dalami Aliran Dana dan Verifikasi Dokumen Terkait Suap Izin TKA di Kemenaker

Pemerasan terhadap TKA ini diduga terjadi dari 2019. KPK menghitung para tersangka berhasil meraup Rp53 miliar.

KPK Lelang Apartemen sampai Ponsel Koruptor

Salah satu aset yang akan dipasarkan yakni apartemen di Green Central City Tower Adenium lantai 35. Hunian itu dipasarkan dengan harga limit Rp739,9 juta.

Hari Ini, Publik Bisa Tahu Alur Korupsi PT Taspen Rp1 Triliun dari Dakwan yang akan Dibacakan Jaksa untuk 2 Terdakwa

Taspen menempatkan investasi Rp1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola oleh Insight Investment Management. Awalnya, kerugian negara dihitung cuma Rp200 miliar.

KPK Limpahkan Dakwaan Penyuap Anggota DPRD OKU ke PN Palembang

Penahanan kedua orang itu kini dipindahkan ke Rutan Klas 1A Pakjo, Palembang. Tujuannya untuk memudahkan persidangan.

Ini Alasan KPK tak Menahan Herry Jung

Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.

Uang Pemerasan TKA Buat Kerja di Indonesia Sentuh Rp53 Miliar

Pemerasan kepada TKA ini diduga berlangsung dari 2019. Para saksi juga diminta menjelaskan aliran dana dalam kasus ini.

KPK Dalami Peran Direksi ASDP Dalam Kasus Korupsi Akuisisi Perusahaan

KPK membeberkan hasil pemeriksaan Direktur Keuangan ASDP  Ferry Djunia Satriawan dalam kasus akusisi perusahaan

Keterangan Saksi Sidang Hasto Diyakini Perkuat Pembuktian

MANTAN penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap, menghadiri sidang kasus pergantian antar waktu (PAW), yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Modus Rasuah Dana Hibah, Spesimen Tanda Tangan Sama di Rekening Berbeda

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

KPK Peringatkan Kepala Daerah di Papua Soal Rendahnya Indeks Integritas

KPK meminta seluruh kepala daerah di Papua untuk membenahi pelayanan. Salah satunya yakni membuat penyusunan APBD secara akurat dan transparan.

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

Ujian Geopolitik Indonesia di Pusaran Stabilitas Gaza

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia