Berita Terbaru Konstitusi Hari Ini

Mahfud MD: Bansos Itu dari Negara, bukan Kemurahan Seseorang

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah bantuan yang berasal dari pemerintah, melainkan dari negara.

Satu atau Dua Putaran Pilpres Sama-Sama Konstitusional, Jangan Beri Narasi Negatif

dorongan berlangsungnya pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan memanipulasi informasi soal membebani anggaran negara merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.

Anies Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati

Anies mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Megawati Soekarnoputri dan mendoakan Ketum PDIP itu terus menjaga konstitusi dan demokrasi.

Mimpi Indonesia Emas Saat Indonesia Dikendalikan Trias Koruptica

Rudyono Darsono menilai kekuasaan partai politik (parpol), khususnya waktu atau lamanya memegang kendali kekuasaan, harus dapat dibatasi.

Ridwan Mansyur Ogah Pusingkan Anwar Usman

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur ogah memusingkan ketidakhadiran Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam acara pembacaan sumpah jabatannya di Istana Negara, Jakarta.

Setara Institute Tolak Normalisasi Pelanggaran Konstitusi dalam Pencawapresan Gibran

Secara legal-formal langkah Gibran dianggap sah oleh KPU, kendati banyak pihak yang menilai hal itu telah mengorbankan demokrasi, merusak kepatuhan pada konstitusi

Menyoal Kesahan Legitimasi Pencawapresan Gibran

DOSEN Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai persoalan legitimasi menjadi penting untuk menghasilkan pemimpin melalui ajang pemilihan umum (pemilu).

Tokoh Bangsa Meminta Anwar Usman Mundur: KKN-nya Terlalu Kental

Salah satu tokoh bangsa, Erry Riyana, meminta agar Anwar Usman segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

LaNyalla Kecewa dengan MPR

KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi

Publik Diharap Optimistis dengan Masa Depan Hukum Indonesia

PRAHARA yang terjadi Mahkamah Konstitusi (MK) menciptakan ruang ketatanegaraan menjadi amburadul yang harus menjadi kritik dan pelajaran berharga.

Ketua DPD RI dan Dewan Presidium Konstitusi Bahas Maklumat Desakan Sidang MPR 

DPD RI dan Dewan Presidium Konstitusi berencana mendatangi pimpinan MPR RI di Komplek Parlemen Senayan di Gedung Nusantara IV pada Jumat, 10 November 2023 mendatang. 

MK Membutuhkan Pembenahan Serius

MAHKAMAH Konstitusi (MK) disebut memiliki praktik lancung yang secara berulang terjadi. Para hakim diduga melakukan praktik lobi sebelum membuat keputusan permohonan

Tidak hanya MK, Jokowi Dinilai Juga Bersalah atas Terjadinya Krisis Konstitusi

KETUA YLBHI Muhammad Isnur menilai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sudah rusak usai keluarnya putusan terkait batas usia capres-cawapres.

Pakar: Putusan MK Sarat Kepentingan Bisa Dianulir

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat capres-cawapres sarat kepentingan dan membuka celah pertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

Ketua MK Anwar Usman Tabrak UU Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim tidak boleh punya konflik kepentingan dalam memutus perkara.  

MK Rusak Sendi Hukum Indonesia jika Kabulkan Syarat Usia Capres-Cawapres

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai akan merusak sendi hukum Indonesia jika mengabulkan perkara uji materi syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden pada Senin (16/10).

PSHK FH UII Menilai MK Inkonsisten soal UU Cipta Kerja

Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, MK justru menghilangkan konsep meaningfull participation.

Implementasi Keputusan MK, Perppu Cipta Kerja Tidak Melanggar Konstitusi

Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Korea Utara Menyatakan Status Kekuatan Nuklir dalam Konstitusi

DPR Korea Utara memasukan status negara berkekuatan senjata nuklir dalam konstitusi.

Mahfud MD: MK tak Berwenang Ubah Batas Usia Capres Cawapres

Mahfud MD menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan batas usia capres cawapres. 

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia