Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti meminta agar masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk tidak khawatir. Ray menyebut belakangan muncul ancaman bansos akan dihentikan apabila penerima bansos tidak memilih paslon tertentu.
“Jangan takut. Bansos itu program negara. Siapa pun presidennya, bansos akan tetap diberikan kepada warga negara. Karena itu dijamin oleh konstitusi. Orang miskin dan fakir, anak yatim, dijamin dan dipelihara oleh negara. Itu konstitusi yang bilang. Sehingga saudara kita, teman-teman kita, tolong disampaikan agar mereka tidak khawatir,” kata Ray dalam diskusi publik Imparsial ‘Anomali Hasil Survey dan Kecurangan Pemilu 2024’, Selasa (13/2).
Ray juga menjelaskan kondisi di bilik suara atau Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada yang memata-matai. Sehingga masyarakat yang ingin mencoblos diharapkan mencoblos pasangan calon yang sesuai dengan hati nurani masing-masing.
Baca juga : Puluhan Pengawas TPS Grobogan Keracunan Massal Usai Bimtek Panwas Pemilu 2024
“Kita benar-benar sendiri di TPS itu. Tidak ada CCTV, dinding tidak punya mata. Jadi anda bebas di bilik suara untuk menentukan siapa pilihannya,” ujar Ray.
Ray berharap masyarakat tidak perlu was-was dan takut. Namun, diharapkan juga masyarakat ikut menjadi saksi di TPS agar proses penghitungan suara dilakukan transparan dan minim kecurangan.
“Jadi kami sampaikan sekali lagi, tidak ada aparat desa yang memonitor kamu milih siapa dan segala macam. Kalau nanti perhitungan suara tidak ada akan dirunut nomor satu sampai sekian pemilih memilih nomor A, B atau C. Itu diacak sama petugas, setelah itu baru dihitung. Kalau jumlah pas dan sesuai, baru mulai satu per satu diperlihatkan kembali apakah surat suara itu sah atau tidak,” kata dia. (Dis/Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved