Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENYANYI legendaris Raden Haji Oma (Rhoma) Irama berharap siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Indonesia pada
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 taat kepada konstitusi selama menjalankan tugasnya.
"Betul-betul melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden sebagai kepala negara yang taat konstitusi," kata Raja Dangdut saat ditemui di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 69 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/2).
Dia juga berharap perhelatan pesta demokrasi kali ini menjunjung prinsip jujur dan adil, sehingga masyarakat dapat
menentukan pilihannya sesuai kehendak hati serta tercipta proses pemilu yang aman dan damai.
Baca juga : Lirik Lagu Pemilu Rhoma Irama Sebut NasDem, PKB, PKS, Ummat
"Ya jurdil (jujur dan adil) sehingga rakyat bisa menentukan pilihan yang benar sehingga bisa tercipta pemilu damai aman. Itu syaratnya kan satu, kejujuran aja," ujar Rhoma.
Sebelumnya, Rhoma Irama menjadi juru kampanye untuk calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. (Ant/Z-2)
Baca juga : Dukung Anies-Muhaimin, Rhoma Irama Nyanyikan Lagu Kita Adalah Satu
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved