Berita Terbaru komisi ii dpr Hari Ini

KPU: Caleg DPR Terpilih yang Maju Pilkada Harus Mundur

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih Pemilu 2024 yang ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah wajib mengajukan surat bersedia mundur sebagai caleg terpilih.

Wacana Penambahan Kementerian, Mardani Ali Sera: Bukan Solusi, Memperumit Birokrasi

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyoroti wacana perombakan nomenklatur kementerian atau wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI : Perlu Ada Alasan Konkret untuk Penambahan Kementerian

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu alasan yang konkret terkait wacana penambahan kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Komisi II Geram Biaya PBB Melonjak Akibat Sertifikat Tanah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengaku geram dengan melonjaknya biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Komisi II DPR Serahkan 10 Sertifikat Tanah Hasil PTSL di Kalsel

Anggota Komisi II DPR RI Aida Muslimah menyerahkan sebanyak 10 sertifikat tanahsaat sosialisasi PTSL di Banjarmasin Kalsel

Kembali Tersandung Dugaan Kasus Asusila, Komisi II Bakal Evaluasi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari kembali tersandung dugaan kasus asusila. Menanggapi isu tersebut, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan bakal mengevaluasinya.

PKS Usul Revisi UU MD3

Revisi dilakukan bukan untuk mengutak-atik aturan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi.

KPU akan Lakukan Konsultasi Aturan Pilkada Bersama DPR dan Kemendagri

Dalam waktu dekat, surat permohonan konsultasi itu akan dikirim KPU dengan sifat mendesak atau penting.

Komisi II DPR RI: RUU Lembaga Kepresidenan Perlu Dikaji

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan usulan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Kepresidenan perlu dilakukan kajian secara menyeluruh.

Rapat Perdana Dengan AHY, Komisi II Minta Kementerian ATR/BPN Berantas Mafia Tanah

KOMISI II DPR RI meminta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan terobosan untuk memberantas mafia tanah.

Mendagri: 459 ASN Langgar Netralitas saat Pemilu 2024

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan ada 450 ASN) yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena melanggar netralitas di Pemilu 2024.

Mendagri Tito Akui Pemerintah Sejak Awal Beri Dukungan di Pemilu 2024

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui sejak awal pemerintah telah memberi dukungan di Pemilu 2024.

Komisi II: Rencana Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Terus Dibahas di DPR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyebut rencana pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024 terus dilakukan pembahasan antar sesama anggota DPR RI.

KPU: Perkara Sengketa Hasil Pemilu 2024 Alami Penurunan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang didaftarkan pada Pemilu 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perkara PHPU Pemilu 2019.

Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri, Wakil Ketua Komisi II: Masih Perlu Dibahas

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menjelaskan hingga saat ini pemerintah dan DPR masih menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari UU ASN.

Komisi II: Pembahasan RUU DKJ Tak Ada Kaitan dengan Pilpres 2024

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUU DKJ tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilpres 2024.

Komisi II DPR Buka Peluang Panggil KPU Mendalami Penyelenggaraan Pemilu

Komisi II bisa memanggil penyelenggara pemilu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilu yang dianggap kalau memang jajaran terjadi carut marut.

Anggota Dewan akan Minta Pertanggungjawaban KPU soal Biaya Pengadaan Sirekap

Komisi II DPR RI akan meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kekisruhan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap).

Komisi II: Rekapitulasi Suara Molor Tak Boleh Jadi Celah yang Untungkan Pihak Tertentu

ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Guspardi Gaus, mengingatkan jangan sampai perpanjangan waktu rekapitulasi suara menguntungkan pihak tertentu.

Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator (menko).

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia