Berita Terbaru Kepala Daerah Hari Ini

Anggota Komisi XI DPR: Siklus Belanja Daerah Perlu Perbaikan

Quality spending ini harus menjadi sebuah langkah-langkah yang disiapkan karena formulasinya akan berbeda nanti ke depan di dalam UU HKPD.

Mentan Imbau Kepala Daerah untuk Siap Hadapi Kemarau Panjang

Anomali cuaca yang begitu ekstrem mau tidak mau bakal memengaruhi kondisi pertanian di dalam negeri.

Balitbang Kemendagri: Investasi dan Nilai Ekspor Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan ekonomi ini menjadi pertanda baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan ekonomi kembali pada triwulan berikutnya.

KPK Lelang Aset Mantan Wali Kota Madiun

Aset yang dilelang itu berupa tanah dan bangunan seluas 105 meter persegi di Kediri, Jawa Timur

BNPT Apresiasi Kades di Lampung Selatan Laporkan Warganya Terpapar NII

BNPT mengapresiasi Kepala Desa Sidodadi, Lampung Selatan, Asri Didik Marhadi yang telah melaporkan adanya 30 anak muda warga di desanya terpapar ideologi Negara Islam Indonesia (NII).

Wacana TNI/Polri Penjabat Kepala Daerah Dinilai Kontraproduktif

"Kita sudah susah payah melakukan reformasi sipil dan militer mempunyai fungsinya masing-masing. Jangan jadi mundur."

Anggota Komisi II DPR Guspardi: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis

Anggota TNI dan Polri aktif jangan diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas kepala daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karier.

KPK Bawa Bupati Kolaka Timur dan Kepala BPBD ke Jakarta

"Kegiatan tangkap tangan KPK di Kabupaten Kolaka Timur diamankan enam orang di antaranya Bupati, Kepala BPBD, dan para ajudan Bupati Kolaka Timur," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri

Politik Biaya Tinggi serta Pengawasan Lemah Akibatkan Kepala Daerah Terjerat Korupsi

"Selama sistem politik dan pengawasannya tidak berubah masih seperti ini maka korupsi kepala daerah masih akan terus terjadi. Ini memang suatu realitas yang harus disikapi,"

Terbitkan SE, Mendagri MInta Pejabat Pemda Hindari Konflik Kepentingan

Surat Edaran yang diteken oleh Mendagri pada 14 September 2021, itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah tertib, efektif, transparan

Abaikan Teguran, Berhentikan Sementara 10 Kepala Daerah

Teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada 10 bupati/walikota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda) didukung DPR.

Ingatkan Kepala Daerah, Mendagri: Hati-Hati Jangan Korupsi

Kepala daerah diminta meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola. Sebab, penegak hukum paham betul area rawan praktik korupsi.

Wali Kota Tanjungbalai Jadi Tersangka Kasus Baru Bersama Sekda

Dua tersangka, yaitu Wali Kota Tanjungbalai periode 2016-2021 M Syahrial (MSA) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai Yusmada (YM).

Gubernur sebagai Panglima Penanganan Pandemi

PERAN gubernur dalam penanganan pandemi dapat dikonstruksikan berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah Mengeluhkan Kekurangan Stok Vaksin

Pemprov Jawa Timur sendiri terus berupaya mengejar target 315.000 vaksinasi per hari dengan menggandeng sejumlah pihak.

Kepala Daerah Diminta Percepat Pencairan Insentif Nakes

Insentif nakes harus segera disalurkan karena itu menjadi hak mereka danbisa menjaga semangat mereka dalam melakukan pelayanan di masa pandemi

Mendes Minta Kepala Daerah Genjot Penyaluran BLT Dana Desa

Mendes PDTT menegaskan, tidak ada lagi alasan permasalahan penyaluran BLT ini karena Kementerian Keuangan dikatakan telah memberikan relaksasi yang akan permudah proses pencairan.

Jokowi Minta Kepala Daerah Sediakan Tempat Isolasi Hingga Tingkat Kelurahan

"Terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat. Utamanya di kota-kota Ini harus ada."

Plt Wali Kota Tasikmalaya dan Istri Dirujuk ke RSUD dr Soekardjo

Keduanya harus dijemput petugas kesehatan untuk mendapat perawatan secara intensif di rumah sakit umum daerah dr Soekardjo agar lebih terpantau.

Kepala Daerah Mencla-mencle Jalankan PPKM Darurat, DPR: Pecat!

UU Pemda telah merinci kriteria kepala daerah yang harus diberhentikan. Di antaranya Pasal 68, jika kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional.

Digitalisasi Pembayaran: Jalan Sunyi Menuju Dunia Pasca-Dolar

Ramadan dan Ujian Kepekaan Kita

Pendidikan Tinggi dan Kecendekiawanan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia