Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Asosiasi Pengusaha dan Wiraswasta Nasional Kalimantan Timur (Aspentan Kaltim), Igun Wicaksono menilai bahwa putra daerah lebih cocok menjadi kepala otorita IKN Nusantara.
Diketahu, Ibu Kota Negara Nusantara akan dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden.
Pria yang menjadi Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) itu menyayangkan beredarnya nama-nama calon kepala otorita IKN di masyarakat tak satu pun tersemat calon putra daerah Kalimantan Timur.
"Kami akan mengajukan putra daerah Kalimantan Timur yang memiliki kapabilitas kemampuan memimpin suatu daerah," tutur Igun Wicaksono, Selasa (1/2) dalam keterangan tertulisnya.
Adapun calon kepala otorita IKN yang diajukan Aspentan Kaltim adalah Syaharie Jaang.
Igun menilai Syaharie yang merupakan putra daerah sekaligus tokoh adat dianggap memiliki kemampuan menjadi kepala otorita IKN.
Syaharie Jaang sendiri ialah mantan Wali Kota Samarinda selama dua periode, yakni 2010-2015 dan 2015-2021.
"Hal ini diperlukan pada tahap awal otorita IKN didirikan, sebagai IKN yang di sekitarnya masih kental masyarakat adat maka adanya kepala otorita IKN berbasis ketokohan adat sangat efektif untuk pendekatan dan asimiliasi secara adat dengan masyarakat sekitar IKN," pungkasnya. (OL-13)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved