Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERATAAN akses internet fiber optik di desa-desa tertinggal
di Indonesia dinilai masih membutuhkan kepastian. Bahkan, tak sedikit
di pelosok-pelosok dan terpencil masih tak terjangkau akses sinyal provider.
Termasuk di Jawa Bart, yang saat ini masih membutuhkan dukungan ketersediaan akses internet dengan skala besar.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, menilai, jajaran pemerintah di daerah harus lebih berani dalam berinovasi menerapkan infrastruktur teknologi menyediakan akses internet di pelosok.
"Pemerintah di daerah terutama kabupaten perlu lebih aktif menjalin
komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memanfaatkan berbagai program nasional untuk diadopsi di daerah," ujar Farhan, Rabu (23/2).
Dia menerangkan DPR saat ini terus menekan optimalisasi realisasi Palapa Ring oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kemenkominfo.
Palapa Ring atau kadang disebut dengan istilah Tol Langit yaitu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi dan 440 kota kabupaten di Indonesia. Total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer dan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer.
Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring
Integrasi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan
keandalan infrastruktur digital pada 2022.
"Akan dikawal transformasi digital karena Kemenkominfo pun memiliki kepentingan untuk pemerataan distribusi program akses internet," katanya.
Farhan memastikan kinerja pemerintah memperluas akses internet ke
pelosok diawasi intensif oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi 1
DPR.
"Secara rutin dalam setiap rapat dengar pendapat dengan Komisi 1, Menkominfo selalu melaporkan perkembangan. Apalagi kita juga sudah
membentuk Panja Penyediaan Internet," katanya.
Farhan menambahkan, kebutuhan internet yang stabil ini jadi kondisi
kritis karena pengembangan daerah dari sektor SDM maupun energi terus
meluas ke pelosok.
"Masalah terbesar dalam pengadaaan infrastruktur internet adalah suplai energi listrik. Seharusnya penyediaan akses internet di wilayah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal) sejalan dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT)," tegasnya.
Salah satu pemerataan akses di pelosok sudah dilakukan di Kabupaten Pangandaran. Daerah ini mendapat bantuan akses internet fiber optik untuk 138 titik yang tersebar di desa, sekolah, kantor pemerintahan, hingga lokasi wisata dan area publik untuk memangkas kesenjangan sosial dan akses komunikasi dengan daerah lain. (N-2)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved