Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina melaksanakan audiensi dengan dengan beberapa kepala daerah di Jawa Tengah bagian selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas bumi di wilayah tersebut.
Adapun audiensi dilakukan dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Kebumen, Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Purworejo dan Bupati Gunung Kidul.
“Kami perlu bersinergi bersama pemerintah daerah TK II maupun pemerintah kota dalam rangka percepatan pembangunan jaringan gas bumi (jargas). Sinergi tersebut meliputi penyelarasan program jargas dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur daerah yang ada," jelas Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto, pada Selasa (15/2/2022).
"Selain itu, dukungan terkait kebijakan dan fasilitas pendukung infrastruktur jargas untuk menyukseskan program bauran energi daerah dan nasional. Target pemerintah, 4 juta sambungan jargas rumah tangga pada tahun 2024-2025 harus tercapai,” ujar Haryo.
Sinergi lain dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar dapat mensosialasikan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat setempat agar lebih familiar dengan gas bumi.
Pemanfaatan gas bumi memiliki keunggulan lebih praktis, lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan ketersediaannya lebih terjamin.
"Kami tidak bisa berjalan sendiri dalam kesuksesan program jargas ini. Kami membutuhkan sinergi, termasuk dengan BUMN, BUMD atau Perusda dalam pengoperasian dan pemeliharaan jargas,” imbuh Haryo.
Pembangunan 1 juta rumah tangga per tahun berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja, mengurangi impor LPG per tahun, pemanfaatan TKDN hingga 70%, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Jawa Tengah Bagian Selatan belum dilalui oleh jalur pipa distribusi gas bumi. Meskipun begitu, potensi pemanfaatannya cukup baik dimana wilayah Selatan Jawa juga terdapat beberapa potensi sumber gas yang apabila dimanfaatkan optimal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan multiplier effectnya bagi wilayah tersebut.
Oleh karena itu, PGN memerlukan skema transportasi logistik untuk membawa sumber gas yang akan diutilisasi untuk masyarakat setempat, yang salah satunya dengan menggunakan kereta api.
“Untuk skema pembangunan infrastruktur jargas akan dikombinasikan, baik secara pipeline dan beyond pipeline menggunakan Liquified Natural Gas (LNG) maupun Compressed Natural Gas (CNG) sehingga mempermudah transportasi dan rantai suplai gas bumi. Kami bekerjasama dengan KAI untuk membawa kargo LNG dengan kereta api,” jelas Haryo.
Pembangunan jargas rumah tangga juga berpotensi menyerap mitra dan tenaga kerja lokal. Benefitnya yaitu perputaran ekonomi bisa berjalan dan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pengembangan jargas rumah tangga di daerah diharapkan bisa menciptakan beberapa value creation untuk wilayah sekitarnya dan menjadi daya tarik bagi investor untuk membangun kawasan industri. (RO/OL-09)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyayangkan aksi salah satu produsen gas, yaitu PGN yang membangun narasi pembatasan pasokan gas bagi pengguna harga gas bumi tertentu (HGBT).
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membentuk Pusat Krisis Industri Pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengungkapkan, saat ini tekanan gas di dalam infrastruktur pipa secara berangsur stabil seiring diperolehnya tambahan gas untuk mengisi linepack pipa.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sempat menyatakan operasi dan bisnis penyaluran gas mereka berada dalam kondisi darurat pada Jumat (15/8).
DSLNG pasok lima kargo LNG ke PGN dan PLN sepanjang 2025, masing-masing 135 ribu m³, perkuat ketahanan energi nasional meski kapasitas kilang terbatas.
PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menegaskan komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional melalui pasokan LNG yang aman dan berkesinambungan bagi kebutuhan gas dalam negeri.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved