Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina melaksanakan audiensi dengan dengan beberapa kepala daerah di Jawa Tengah bagian selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengakselerasi pembangunan jaringan gas bumi di wilayah tersebut.
Adapun audiensi dilakukan dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Kebumen, Bupati Kulonprogo, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Purworejo dan Bupati Gunung Kidul.
“Kami perlu bersinergi bersama pemerintah daerah TK II maupun pemerintah kota dalam rangka percepatan pembangunan jaringan gas bumi (jargas). Sinergi tersebut meliputi penyelarasan program jargas dengan pengembangan fasilitas dan infrastruktur daerah yang ada," jelas Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto, pada Selasa (15/2/2022).
"Selain itu, dukungan terkait kebijakan dan fasilitas pendukung infrastruktur jargas untuk menyukseskan program bauran energi daerah dan nasional. Target pemerintah, 4 juta sambungan jargas rumah tangga pada tahun 2024-2025 harus tercapai,” ujar Haryo.
Sinergi lain dengan pemerintah daerah juga diperlukan agar dapat mensosialasikan pemanfaatan gas bumi kepada masyarakat setempat agar lebih familiar dengan gas bumi.
Pemanfaatan gas bumi memiliki keunggulan lebih praktis, lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan ketersediaannya lebih terjamin.
"Kami tidak bisa berjalan sendiri dalam kesuksesan program jargas ini. Kami membutuhkan sinergi, termasuk dengan BUMN, BUMD atau Perusda dalam pengoperasian dan pemeliharaan jargas,” imbuh Haryo.
Pembangunan 1 juta rumah tangga per tahun berpotensi menyerap ribuan tenaga kerja, mengurangi impor LPG per tahun, pemanfaatan TKDN hingga 70%, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Jawa Tengah Bagian Selatan belum dilalui oleh jalur pipa distribusi gas bumi. Meskipun begitu, potensi pemanfaatannya cukup baik dimana wilayah Selatan Jawa juga terdapat beberapa potensi sumber gas yang apabila dimanfaatkan optimal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan multiplier effectnya bagi wilayah tersebut.
Oleh karena itu, PGN memerlukan skema transportasi logistik untuk membawa sumber gas yang akan diutilisasi untuk masyarakat setempat, yang salah satunya dengan menggunakan kereta api.
“Untuk skema pembangunan infrastruktur jargas akan dikombinasikan, baik secara pipeline dan beyond pipeline menggunakan Liquified Natural Gas (LNG) maupun Compressed Natural Gas (CNG) sehingga mempermudah transportasi dan rantai suplai gas bumi. Kami bekerjasama dengan KAI untuk membawa kargo LNG dengan kereta api,” jelas Haryo.
Pembangunan jargas rumah tangga juga berpotensi menyerap mitra dan tenaga kerja lokal. Benefitnya yaitu perputaran ekonomi bisa berjalan dan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pengembangan jargas rumah tangga di daerah diharapkan bisa menciptakan beberapa value creation untuk wilayah sekitarnya dan menjadi daya tarik bagi investor untuk membangun kawasan industri. (RO/OL-09)
Seluruh infrastruktur yang dibangun ini dapat melayani hingga 12.900 pelanggan.
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) tengah menjajaki kerja sama pemanfaatan gas bumi bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Pasar gas bumi yang terbentuk ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar
Potensi pasokan gas di Indonesia secara nasional masih mencukupi, namun distribusinya terkendala oleh ketidaksesuaian lokasi antara produksi dan konsumsi.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia (SDM) nasional.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus menunjukkan komitmen dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dari kalangan muda, khususnya mahasiswa.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved