Berita Terbaru Kementerian Pppa Hari Ini

Angka Pekerja Anak Memprihatinkan di Masa Pandemi

Data BPS 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berusia 10-17 tahun.

Respons Terhadap Ekploitasi Anak, KemenPPPA Segera Bentuk UPTD Sikka

Tercatat baru 26% dari 134 kabupaten/ kota yang sudah membentuk UPTD PPA. Sedangkan di tingkat provinsi tercatat sudah 89% dari 29 provinsi yang memiliki UPTD.

Stunting Berpengaruh Terhadap Berkurangnya IQ Secara Signifikan

Akses terhadap layanan kesehatan yang kurang serta permasalahan gizi sejak dini dapat menyebabkan perempuan menderita anemia dan akan rentan melahirkan anak dengan stunting.

Muba Punya Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan

Kementerian PPPA menobatkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) sebagai daerah yang memiliki Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di sektor perkebunan pertama di Indonesia,

Sinergi Lintas Sektor Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Koordinasi antarinstansi juga sangat penting dilakukan karena dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran melibatkan Dinas Kesehatan, rumah sakit, atau bidan desa.

Kejahatan Femisida Meningkat, Kehadiran RUU PKS dan KUHP Mendesak

BANYAKNYA jumlah kasus pemerkosaan anak perempuan hingga pembunuhan perempuan merupakan kecenderungan meningkatnya kejahatan femisida.

KPPPA Minta Pemda Adakan Konseling dan Edukasi Pengasuhan Anak

Kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Lebak bukanlah satu satunya, banyak kasus serupa dimana orangtua melakukan sikap tidak terpuji pada anaknya.

Sepanjang 2021, Terjadi 3.122 Kasus Kekerasan Anak

Dari laporan yang diterima call center SAPA 129, angka kekerasan pada anak di Indonesia masih didominasi kasus kekerasan seksual.

Keterwakilan Perempuan dalam Perusahaan Harus Diperjuangkan

Komitmen yang disampaikan oleh perusahaan menjadi kekuatan kita untuk mewujudkan perempuan berdaya dan Indonesia maju.

KPPPA Kecam Kasus Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan

Korban membutuhkan pendampingan secara berkala oleh psikolog klinis untuk memulihkan kondisi psikologis mereka guna menghindari terjadinya dampak yang tidak diinginkan.

Program KPPPA Harus Fokus ke Persoalan Keluarga

Komisi VIII DPR mendorong agar program-program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun anggaran 2021 agar fokus ke persoalan keluarga.

Partisipasi Perempuan Dapat Tingkatkan Perekonomian Nasional

Berbagai isu perempuan, khususnya dalam masa pemulihan pandemi covid-19, merupakan isu yang kompleks dan multisektoral.

Waspadai Gangguan Psikososial Pada Anak dan Remaja

Gangguan psikososial pada anak dan remaja merupakan suatu masalah yang kadang tidak terlihat oleh mata, tapi tanda-tandanya dapat terdeteksi.

KPPPA: Panutan Untuk Anak adalah Orang Tua, Bukan Teknologi

Orangtua, baik ayah maupun ibu harus saling berbagi peran dalam pengasuhan anak, termasuk mampu bersama-sama menjadi panutan dalam penerapan protokol kesehatan.

Kampanye Pencegahan Stunting Libatkan Forum Anak di Daerah

Forum Anak selaku pelopor dan pelapor dilibatkan dalam kampanye pencegahan stunting di daerah masing-masing.

Darurat KDRT, Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Disorot

KOMNAS Perempuan menyoroti pemenuhan hak konstitusional perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di era Pandemi Covid-19 secara virtual, Rabu, (24/3).

Accor Buka Sanggar Baru untuk Anak-anak Indonesia

Di sanggar ini anak-anak ATFAC dengan lebih baik dan nyaman melakukan kegiatan belajar setelah jam sekolah dan menikmati fasilitas  antara lain area yang luas, dapur, aula, dan ruang komputer.

Butuh Sinergi Tuntaskan Stunting

STUNTING tidak terlepas dari kepentingan anak dan perempuan. Namun, untuk mengatasinya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga butuh dibantu.

Perlindungan Perempuan dan Anak Saat Bencana Perlu Ditingkatkan

Upaya itu juga menyasar kebutuhan spesifik untuk perempuan dan anak, sehingga terhindar dari sejumlah risiko, termasuk kekerasan.

Dispensasi Jadi Celah Perkawinan Anak, Aturan Terbaru Disiapkan

Rancangan Peraturan Pemerintah Dispensasi Kawin merupakan pelengkap Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia