Infrastruktur Hambat Akses Perempuan dalam Ekonomi Digital

DEPUTI Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan masih adanya sejumlah kendala akan minimnya akses perempuan dalam ekonomi digital.

"Yang pertama, tentu digital infrastruktur, terutama daerah terpencil 3T, ini masih menjadi tantangan pembangunan digital di Indonesia," terangnya saat wawancara dengan Media Indonesia, Kamis (7/10).

Selain itu lanjut Lenny, masalah lain adalah tentang kepemilikan perempuan atas benda digital yang masih terbatas. Menurutnya, saat ini sudah banyak para perempuan yang ingin bergerak dalam hal ekonomi digital, khsusunya di usaha mikro kecil menengah di masyarakat.

Baca juga: Indonesia Kembali Kedatangan Stok Vaksin Pfizer

"Dalam hal kepemilikan smartphone ini angkanya jauh tertinggal dari laki lak, padahal dari penguasaan usaha mikro kecil menengahnya yang banyak perempuan," terangnya.

Menurut data yang disampaikan oleh Lenny, penduduk perempuan Indonesia yang menggunkan smartphone pada tahun 2018 70,5% sementara, dan untuk laki-laki 77%. Sedangkan pada tahun 2020, Perempuan diangka 75,5% dan laki laki 81,6%.

"Nah sekarang menggunakan belum tentu memiliki, kalo kita melihat data yang memiliki tahun 2018 sudah 57,2%, tahun 2020 perempuan 57,5%, jadi ini bicara tentang gender gap penggunaan dan kepemilikan handphone," ujarnya.

"Memang masih minim, tapi kami memilki data, bahwa 48% UMKM yang menggunakan internet untuk penetrasi pasar di era pandemi ini, 54% adalah perempuan, ini berarti banyak perempuan yang melakukan peluang tersebut," pungkas Lenny.

Baca juga: Komisi VIII DPR Apresiasi Mensos Selesaikan Kerumitan Bansos dengan Cepat 

Country Director Microsave Consulting, Grace Retno Wati mengatakan pihaknya sejak tahun 2017 telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam melakukan evaluasi PKH dan BPNT.

"Dalam Studi yang kita lakukan, yang baru kami lakukan pada 2020 mengenai akses kepemilikan HP ini, setidaknya dari seluruh penerima PKH ini hanya 11% ini notabene semuanya atas nama perempuan," terangnya.

Lebih lanjut Grace mengatakan, dampak pandemi covid-19 di low income segment, setidaknya ada sekitar 36% dari pemilik usaha ber gender perempuan, yang melakukan diversifikasi produk dan layanan dibandingkan laki-laki.

"Kemampuan mereka beradaptasi dengan perubahan yang ada dan juga pemanfaatan teknologi mereka lebih agile, tetapi dalam sisi akses mereka masih sangat terbatas, Untuk bisa melibatkan perempuan secara aktif di digital, tentunya program desain kebijakan yang dibuat harus inklusif gender dan memperhatikan persoalan akses dan gap terkait digital devide ini untuk prempuan, agar angka digital devide ini semakin kecil," pungkasnya. (H-3)