Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR mengapresiasi kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang mengusulkan penyetaraan masa tunggu jamaah haji Indonesia menjadi sekitar 26-27 tahun untuk semua provinsi.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan celah-celah potensi kebocoran dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan pihaknya terus mencoba untuk menekan biaya haji, tetapi tanpa menurunkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah.
PENYELENGGARAAN ibadah haji 2026 akan menjadi ujian perdana bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru terbentuk setelah pemisahan dari Kementerian Agama.
PENYELENGGARAAN haji 2026 menjadi ajang pembuktian pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk
MENTERI Haji dan Umrah, Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan) meminta kepada seluruh jajarannya untuk bekerja keras, sehingga Kementerian Haji dan Umrah benar-benar bermanfaat.
MEDIA Indonesia melakukan audiensi dengan Kementerian Haji dan Umrah guna memperkuat kerja sama dalam penyebaran informasi penyelenggaraan ibadah haji kepada publik
PEMERINTAH tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari aspek kesehatan jemaah, pengelolaan kuota, hingga efisiensi pembiayaan.
Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan diharapkan dapat berjalan lebih baik, tata kelolanya berintegritas, dan lebih transparan sehingga lebih efisien.
Tholabi menekankan penting bagi pemerintah untuk memastikan transisi kelembagaan ini dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan berdasarkan landasan hukum yang kuat.
WAKIL ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden pembentukan Kementerian Haji dan Umrah
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 memiliki tantangan besar, terutama setelah adanya transformasi kelembagaan dari Badan Pengelola (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai menteri yang akan mengurus haji dan umrah yang akan datang harus menyadari terkait dengan urgensi persoalan integritas
Gus Irfan menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto–Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Dengan status kementerian, Indonesia bisa melakukan diplomasi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi terkait kuota dan fasilitas, tanpa harus melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ibadah (BP) Haji yang dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan mempermudah koordinasi.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved