Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai menteri yang akan mengurus haji dan umrah yang akan datang harus menyadari terkait dengan urgensi persoalan integritas
Gus Irfan menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto–Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Dengan status kementerian, Indonesia bisa melakukan diplomasi langsung dengan Pemerintah Arab Saudi terkait kuota dan fasilitas, tanpa harus melalui Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, mengatakan bahwa perubahan Badan Penyelenggara Ibadah (BP) Haji yang dilebur menjadi Kementerian Haji dan Umrah akan mempermudah koordinasi.
SELURUH sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji kini melebur menjadi kementerian ibadah haji dan umrah. Sebelumnya haji dan umrah ada di Kementerian Agama
Rencana perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji kepada masyarakat.
Perubahan menjadi kementerian juga dinilai mendesak untuk memperkuat koordinasi dengan Arab Saudi.
RUU Haji sudah darurat untuk segera dibahas, pasalnya Arab Saudi sudah mendesak agar Indonesia mengambil keputusan soal Arafah.
KANTOR Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Mekah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Abdul Fattah Mashat.
Deputi Kemenhaj dan Umrah Saudi berpesan agar seluruh stakeholders di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji 2026 sedari awal.
MENKO Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) diubah statusnya menjadi kementerian.
Konsorsium Berkah Bersama (KBB) yang terdiri dari sejumlah asosiasi penyelenggara haji dan umrah. Masing-masing Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, dan Kesthuri.
Kementerian khusus akan memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji.
MUI mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian haji dan umroh dalam kabinetnya.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) berharap pemerintahan Prabowo Subianto membuat kementerian khusus untuk haji dan umroh.
Kementerian yang sejajar dengan kementerian haji di Arab Saudi agar penyelenggaran ibadah haji ke depan dapat lebih baik
Menurutnya, haji dan umroh bukan hanya penyelenggaran tapi harus menjadi sebuah ekosistem. Ekosistem ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga bagi jemaah yang berangkat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved