Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan adanya dugaan kebocoran data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak membuat pelayanan jadi terhenti.
Juniver mengatakan, pemberitaan beberapa media tersebut menyebutkan berita tidak benar tentang adanya dugaan pengambilan data nasabah.
Tidak mudah tergiur ketika seseorang mengarahkan untuk menuju link tertentu tanpa mengecek lebih dahulu kesahihannya.
Tidak ditemukan adanya dugaan kebocoran data pengguna pada aplikasi elektronik Health Alert Card (eHAC) atau pengambilan data dari server eHAC.
Menurut Menkominfo, badan atau lembaga pelaksana pengawasan PDP secara teknis akan dilakukan kementerian, sesuai arahan langsung dari Presiden.
POLRI telah menyelidiki dugaan kebocoran data masyarakat yang ada di dalam sistem Electronic Health Alert Card (eHAC), hasilnya tidak ada upaya pencurian data pada server aplikasi tersebut.
Sepekan sejak kabar kebocoran data 1,3 juta pengguna eHAC, Argo belum bersedia memaparkan perkembangan penyelidikan seperti apa.
LPSK juga menilai RUU PDP mendesak untuk segera disahkan. Sebab, regulasi tersebut dapat memastikan privasi dan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman. Pihak Istana juga menyayangkan insiden kebocoran data pribadi Presiden dan jutaan masyarakat.
Kemenkes menyebut banyak hoaks di masyarakat menyusul sejumlah kejadian berbeda yang tidak saling terkait namun berhubungan dengan aplikasi PeduliLindungi.
Sebelumnya, pembahasan RUU PDP antara Kominfo dan Komisi I yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU PDP terhenti lantaran menemui jalan buntu.
Maraknya kebocoran data mengindikasikan bahwa Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) mendesak untuk segera dilakukan.
Budi menjelaskan lebih lanjut, aplikasi PeduliLindungi ini, merupakan sarana warga untuk melakukan pengecekan status vaksinasi atau hasil tes laboratorium.
DPR telah membahas secara rinci RUU PDP yang sudah sangat mendesak untuk segera disahkan yang kemudian diberlakukan.
Sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Trend Micro Cyber Risk Index menunjukkan adanya peningkatan risiko pada serangan terhadap perusahaan.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih menginvestigasi dugaan kebocoran data pada aplikasi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Electronic Health Alert Card/eHAC).
Anas Mar'uf mengatakan data eHAC versi lama bocor karena ada kelalaian dari pihak mitra. Namun, ia memastikan bahwa data yang telah diintegrasikan ke Pedulilindungi sudah aman.
Awalnya, VPN mentor mengirimkan informasi ke CERT.ID pada 22 Juli 2021 mengenai kerentanan aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan.
Hingga saat ini, Kemenkes belum bisa memastikan bahwa data pribadi, seperti nomor KTP, paspor, hingga hasil tes covid-19, yang diduga bocor berasal dari kartu eHAC.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved