Berita Terbaru Izin Usaha Hari Ini

Aturan Penataan Ruang Permudah Masyarakat Memulai Usaha

"Tanpa tata ruang yang mudah diakses, maka masyarakat akan kesulitan untuk memulai kegiatan usaha, misalkan dalam proses bisnis UMKM yang selama ini mengharuskan adanya izin lokasi,"

Pengusaha tidak lagi Terbentur Aturan Berbelit

PEMERINTAH tengah memfinalisasi sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Pemkab Muba Permudah dan Percepat Pelayanan Publik

"Bermodalkan E-KTP, Email, dan NPWP, tidak perlu menunggu lama, hanya 15 menit, surat izin usaha dapat terbit dan dicetak."

Indonesia Dicap Sebagai Negara Paling Rumit Memulai Bisnis

Sejumlah aturan lokal yang ada di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara lain.

Informasi dan Edukasi Kurang Picu Online Single Submission Lambat

Pengurusa izin usaha di Indonesia rata-rata mencapai 20 hari, sementara di Tiongkok hanya 9 hari, Malaysia selama 13 hari, Thailand butuh 5 hari, dan Singapura hanya 1,5 hari.

UU Cipta Kerja, Pengurusan Izin Usaha Maksimal 7 Hari

Pemerintah bakal menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik melalui Online Single Submission (OSS) dalam segala perizinan usaha

DPR Pastikan Klaster Pendidikan Telah Dicabut dari UU Cipta Kerja

Pasal yang dipermasalahkan adalah tentang perizinan yang terkait sejumlah sektor termasuk bidang pendidikan untuk Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK).

Tak Bayar Denda Progresif, Pemprov DKI Ancam Cabut Izin Usaha

Para pelaku usaha tersebut diberi batas waktu selama tujuh hari untuk membayarkan denda. Jika, dalam tujuh hari denda tidak dibayarkan, izin usaha akan dicabut oleh Dinas Penanaman Modal

OJK Cabut Izin Usaha BPR Lugano

LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Bahlil Imbau Daerah Lain Tiru Kebijakan Banyuwangi untuk UMKM

Banyuwangi tak memberi izin baru untuk pembangunan hotel bintang tiga ke bawah, sehingga mendorong kemunculan homestay yang berimbas pada perekonomian pelaku usaha mikro

Loket Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Buka 24 Jam

Layanan 24 jam ini nantinya akan berlaku di hari kerja saja. Tutup pada Hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

Persis Apresiasi Penataan Regulasi & Usaha di RUU Ciptaker

Mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR, kita berpendapat bahwa spirit kemudahan perizinan dan memangkas berbelit-belitnya prosedur perizinan usaha patut diapresiasi.

Penerbitan Izin Baru Minerba oleh Daerah Dihentikan

Perizinan yang telah diajukan kepada gubernur sebelum tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkannya perizinan hingga UU 3/2020 berlaku, maka proses pemberian izin tidak dapat dilanjutkan.

Penutupan Golden Crown Sesuai Aturan

MANAJEMEN tempat hiburan Golden Crown, PT Mahkota Aman Sentosa, menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta.

Kemenperin Jangan Cuma Beri Izin Usaha, tapi Juga Sanksi

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Kemenperin berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar protokol pencegahan covid-19

Kaget, DKI Sebut 900 Perusahaan Beroperasi dari Izin Kemenperin

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan saat ini sudah 900 perusahaan diizinkan beroperasi oleh Kemenperin

KLHK Tetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru

SK Menteri LHK itu untuk melaksanakan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut yang telah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi, dan degradasi hutan.

Banyak Perusahaan Buka Atas Izin Kemenperin, Pemprov DKI Kecewa

Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Tutup Mal Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) DKI Jakarta mengampanyekan urus perizinan #BisaDariRumahsebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.

KPK: Sulitnya Perizinan Jadi Pintu Gerbang Korupsi

KPK meminta jajaran pemerintah daerah harus membenahi sistem birokrasi dan perizinan supaya tidak terjerat rasuah.

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia