Informasi dan Edukasi Kurang Picu Online Single Submission Lambat

PERKEMBANGAN teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang sudah ada, meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19.

Hal tersebut terlihat dari laporan Berita Negara yang menunjukan ada hampir 30 ribu pendaftaran badan usaha baru, terhitung dari awal 2020.

Oleh karena itu, penyedia layanan hukum digital juga harus mampu memberikan layanan yang terpercaya, termudah, dan terjangkau bagi publik. Masyarakat yang melek hukum dapat berdampak positif pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian.

“Saat ini pemerintah sudah membuat metode pendaftaran satu pintu untuk perizinan usaha dengan Online Sngle Submission (OSS) melalui Lembaga OSS,” ujar CEO Kontrak Hukum Rieke Caroline pada keterangan pers, Minggu (11/10).

Namun informasi dan edukasi yang kurang merata menyebabkan menumpuknya antrean pendaftaran OSS di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Padahal, dengan adanya sistem online tersebut, pendaftaran perizinan usaha seharusnya lebih cepat dan efisien. Dengan kata lain, antusiasme tersebut masih menemui berbagai kendala, misalnya durasi yang lama untuk pengurusan izin usaha. 

Riset World Bank pada tahun 2018, mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha di Indonesia rata-rata mencapai 20 hari, sementara di negara lain seperti Tiongkok hanya 9 hari, Malaysia selama 13 hari, Thailand butuh 5 hari, dan Singapura hanya 1,5 hari.

Idealnya, tambah Rieke, layanan hukum harus tersedia dengan mudah dan terjangkau untuk semua orang. Di sinilah seharusnya para penyedia layanan hukum berperan untuk mewujudkan hal tersebut. Terutama layanan hukum berbasis digital yang perlu diprioritaskan dan digencarkan karena penyelesaian masalah hukum dapat teratasi dengan lebih efisien.

Kondisi tersebut dapat segera terjadi sebab Indonesia sudah memasuki era digital yang memudahkan akses berbagai informasi. Masyarakat juga semakin mudah untuk membuat usaha karena adanya e-commerce.

Perlu diketahui, jumlah pelanggan e-commerce mengalami peningkatan hingga 38,3% selama masa pandemi yang dimulai sejak Januari hingga Juli 2020. Angka ini menunjukan semangat masyarakat untuk membangun bisnis di Indonesia.

“Seharusnya informasi dan edukasi hukum dapat diakses oleh semua orang dengan mudah sebagai bekal dalam pembuatan usaha dan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada saat ini, serta menyadarkan bahwa legalitas merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi dalam membuat usaha baru,” tegas Rieke.

Selain itu, penyedia layanan hukum juga diharapkan tidak hanya “menyediakan” saja, melainkan harus mengedukasi publik tentang layanan hukum yang tepat dan sesuai melalui berbagai aktivitas, misalnya dari keterangan informasi produk yang mudah dimengerti sampai dengan mengadakan webinar tentang informasi hukum agar kesadaran hukum masyarakat meningkat. 

"Jadi tidak ada lagi pelaku usaha yang minim akses informasi hukumnya, abai terhadap pajak, tidak mengantongi izin usaha, dan tidak memiliki hak merek sehingga dapat menyebabkan kerugian besar bagi bisnisnya," jelasnya.

"Tidak ada lagi harga layanan hukum yang dipatok cukup mahal oleh firma hukum konvensional sehingga membuat pelaku usaha dan masyarakat skeptis dan enggan untuk berurusan dengan hukum," kata Rieke. (RO/OL-09)