Berita Terbaru hakim konstitusi Hari Ini

MK Tegaskan Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres akan Sesuai Jadwal

MK memastikan akan menggelar sidang pembacaan putusan sengketa PHPU Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Jelang Keputusan PHPU, NasDem Harap MK Tunjukkan Kelasnya

Partai NasDem menekankan pentingnya MK memberikan putusan yang adil dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dengan menunjukkan kelasnya sebagai penjaga konstitusi.

Ini Alasan 4 Menteri Dipanggil MK ke Sidang PHPU Pilpres

Majelis hakim konstitusi ingin mendalami sejumlah dalil dan bukti dalam sidang PHPU Pilpres 2024, sehingga kehadiran empat menteri tersebut dinilai penting. 

Pembuktian Kecurangan TSM Pemilu Tergantung Progresifitas Hakim MK

Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita berpendapat, untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu TSM, dibutuhkan progresifitas hakim konstitusi.

Puji-Puji Hasyim Asy'ari, Ketua MK Tegur Kuasa Hukum KPU

HAKIM Konstitusi Suhartoyo menegur Kuasa Hukum KPU RI Hifdzil Alim saat sidang sidang perkara PHPU Pilpres 2024. Hifdzil menambahkan pernyataan yang tidak ada di  jawaban tertulis

Ini Solusi Jika Pengambilan Keputusan PHPU Presiden di MK Buntu 

Mulai hari ini sidang PHPU digelar di Mahkamah Konstitusi. Delapan hakim akan menyidangkan, namun bagaimana kalau musyawarah dan voting tidak juga mencapai kesepakatan? Ini solusinya.

MK Harus Independen dan Bebas Tekanan Saat Tangani Sengketa Pemilu

Hakim MK didorong independen dan menyatakan bebas dari tekanan dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.

Anies Baswedan Berharap MK Jalankan Tugas dengan Adil

Anies mendorong hakim konstitusi menjunjung nilai-nilai sebagaimana mestinya. Misalnya nilai kebenaran dan kejujuran.

MK Pastikan Anwar Usman tidak Terlibat dalam Gugatan Hasil Pilpres

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tidak akan terlibat dalam proses perkara gugatan hasil pilpres.

Tim Hukum AMIN Berharap Hakim MK Bersikap Netral dalam Menangani Gugatan Kecurangan Pemilu

Ketua tim hukum timnas AMIN Ari Yusuf Amir meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang kelak akan menangani perkara gugatan kecurangan pemilu bisa bersikap netral.

Pimpinan MPR akan Lantik Pengganti Arsul Sani Siang Ini

Pimpinan MPR akan melantik politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara sebagai Wakil Ketua MPR.

MKMK Gelar Rapat Klarifikasi Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi

Rapat itu untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan dari beberapa Pelapor yang telah diterima Sekretariat MKMK sejak November–Desember 2023 dan Januari 2024.

Arsul Sani Dilantik jadi Hakim Konstitusi saat MK Berupaya Mengembalikan Kepercayaan Publik

HAKIM Konstitusi baru Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja dilantik Arsul Sani mengatakan tidak ada putusan pengadilan yang dapat memuaskan semua harapan publik.

Dilantik sebagai Hakim Konstitusi Arsul Sani Janji Independen dan Imparsial

Arsul Sani berjanji akan independen dan imparsial dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim konstitusi.

Melepas Hakim Konstitusi Wahiduddin

RABU (17/1/2023), hakim konstitusi Wahidduddin Adams genap berusia 70 tahun.

Arsul Sani akan Dilantik sebagai Hakim MK Besok

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani akan segera dilantik menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK) besok, Kamis (18/1).

Besok Ketua MK Suhartoyo Lantik Anggota MKMK Permanen

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen

Anwar Usman Jadi Hakim yang Paling Sering Bolos Tahun 2023

Berdasarkan kajian tren putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui Hakim Konstitusi Anwar Usman yang paling sering tidak mengikuti RPH pengambilan putusan.

MKMK Permanen cuma Terima Aduan Etik Hakim

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen yang baru dibentuk hanya berwenang menerima laporan dan aduan terkait dugaan pelanggaran etik hakim.

MK Umumkan Pembentukan MKMK Permanen dengan 3 Anggota Terpilih

ia menjelaskan pemilihan anggota MKMK dilakukan secara aklamasi. Para hakim konstitusi tidak mempunyai waktu yang banyak untuk menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Mutu dan Inklusivitas Pendidikan

Deklarasi Kuala Lumpur 2025 dan Masa Depan KHGT

Pencabutan Subsidi Layanan Kesehatan Warga Miskin

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia