Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

15 Tahun UU Masyarakat Adat tak Disahkan, Presiden dan DPR RI Digugat ke PTUN

AMAN mengajukan gugatan terhadap Presiden RI dan DPR RI ke PTUN. Gugatan tersebut diajukan lantaran negara dianggap abai terhadap perlindungan masyarakat adat melalui UU Masyarakat Adat

DPR Minta Pemerintah Percepat Pengesahan Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Maarten Pae Jadi WNI

DPR RI melalui Komisi X dan Komisi III telah menyetujui naturalisasi pesepakbola asal Belanda yakni Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Pae. DPR pun meminta Pemerintah

Bahas DPR Pindah ke IKN, Legislator: Kalau Gedung tak Ada, Jangan Pindah

DETAIL  aturan soal pemindahan DPR ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, disorot. Pemerintah diminta memperjelas skema pemindahan tersebut.

KPK Gali Keterangan Sekjen DPR Indra Iskandar Soal Korupsi Rumah Dinas

KPK meminta Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan seluk beluk proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR

Bahas RUU DKJ, Anggota Baleg DPR RI Usul Pembentukan Majelis Rakyat Jakarta

ANGGOTA Badan Legislatif DPR Santoso mengusulkan pembentukan Majelis Rakyat Jakarta. Majelis itu diproyeksikan menjadi wadah khusus orang Betawi untuk berada dalam pemerintahan daerah.

Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri, Wakil Ketua Komisi II: Masih Perlu Dibahas

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menjelaskan hingga saat ini pemerintah dan DPR masih menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari UU ASN.

Marak Kasus Kematian Satwa, Legislator Usul Audit Tahunan Kebun Binatang

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Julie Sutrisno, mengusulkan adanya perubahan terhadap aturan jangka waktu pemeriksaan dan evaluasi Kebun Binatang.

Mendagri: Mudah-mudahan RUU DKJ Bisa Selesai Hari Ini

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap pembahasan tahap 1 RUU DKJ dapat rampung hari ini, Jumat, 15 Maret 2024.

RUU DKJ Jangan Ganggu Otonomi Daerah Penyangga

Pemerintah didesak tidak mencampuri kewenangan otonomi daerah kota-kota penyangga Jakarta dalam penyusunan RUU DKJ.

Tunjukkan Kinerja Apik di Sepanjang 2023, DPR RI Sabet 70 Penghargaan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menorehkan berbagai capaian selama periode pemerintahan saat ini. Ada 70 Penghargaan diterima.

Wacana PPN Jadi 12% Dinilai Jalan Pintas Menaikkan Pajak

Rencana kenaikan PPN akan menggenjot pendapatan negara antara Rp350 hingga Rp375 triliun. Namun pemerintah juga perlu mempertimbangan dampak lain

Aktivis Prodemokrasi Tuding Banyak Anggota DPR Terpilih Produk KKN

Dia tidak habis pikir proses demokrasi yang menjadi perjuangan para aktivis 1998 kini telah dibajak segelintir elite yang tidak ingin kekuasaannya hilang. 

Anggota dari Fraksi Berbeda Sepakat Dukung Hak Angket

Beberapa anggota DPR mulai menyatakan kesepakatannya soal hak angket

Pemerintah Diminta Cermat Soal Wacana PPN 12%

Pemerintah harus membuat kajian rencana kenaikan PPN dan mempertimbangkan semua aspek.

Harus Ada Sistem Pemilu yang Berkualitas di Masa Mendatang

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, menerangkan harus ada sistem pemilu yang berkualitas di masa mendatang.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas

Setiap anak harus memiliki akses penuh terhadap kehidupan. Karena itu, upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.   

PKS: Jangan lagi Ada Intervensi TNI-Polri ke Wilayah Sipil

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mewanti-wanti agar jangan lagi ada intervensi TNI-Polri ke wilayah sipil. Ini terkait jabatan ASN bisa diisi TNI-Polri.

PDIP: Memperjuangkan Hak Angket adalah Hak Tiap-tiap Anggota DPR

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, menegaskan bahwa memperjuangkan hak angket adalah hak dari tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sekjen DPR Indra Iskandar Dipanggil KPK Terkait Korupsi Rumah Dinas

Sekjen DPR Indra Iskandar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR.

KPK Temukan Modus Meminjam Bendera Perusahaan dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menemukan adanya modus meminjam bendera perusahaan lain dalam lelang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR. 

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia