Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Pemerintah Diminta Cermat Soal Wacana PPN 12%

Pemerintah harus membuat kajian rencana kenaikan PPN dan mempertimbangkan semua aspek.

Harus Ada Sistem Pemilu yang Berkualitas di Masa Mendatang

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, menerangkan harus ada sistem pemilu yang berkualitas di masa mendatang.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas

Setiap anak harus memiliki akses penuh terhadap kehidupan. Karena itu, upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.   

PKS: Jangan lagi Ada Intervensi TNI-Polri ke Wilayah Sipil

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mewanti-wanti agar jangan lagi ada intervensi TNI-Polri ke wilayah sipil. Ini terkait jabatan ASN bisa diisi TNI-Polri.

PDIP: Memperjuangkan Hak Angket adalah Hak Tiap-tiap Anggota DPR

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang, menegaskan bahwa memperjuangkan hak angket adalah hak dari tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sekjen DPR Indra Iskandar Dipanggil KPK Terkait Korupsi Rumah Dinas

Sekjen DPR Indra Iskandar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR.

KPK Temukan Modus Meminjam Bendera Perusahaan dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menemukan adanya modus meminjam bendera perusahaan lain dalam lelang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR. 

Rumah Dinas DPR di Kalibata dan Ulujami jadi Objek Korupsi

KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas DPR terjadi di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. 

Dukungan Hak Angket Diyakini Bertambah

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja telah mendapatkan laporan modus rekayasa perolehan suara di tingkat kecamatan.

Mengerami Kasus Korupsi sebagai Monster Politik Kekuasaan

PENUNJUKAN Mahfud MD menjadi cawapres nomor urut 3 menguak tabir kontroversi terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai pasangan Jokowi pada periode kedua pemerintahannya

Mendagri Berharap Pembahasan RUU DKJ Segera Diselesaikan

Tito ingin RUU DKJ segera rampung dibahas agar memberikan kepastian hukum terkait dengan keberadaan Ibu Kota Jakarta.

20 Tahun Digantung, DPR RI Didesak Segera Sahkan RUU PPRT

SUDAH 20 tahun RUU PPRT digantung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pada tahun 2024 ini akan menjadi titik kritis bagi pembahasan RUU PPRT karena jika pada tahun ini tidak ada yang dibahas

Kuota Tambahan Dibagi Dua untuk Haji Reguler dan Khusus

Kuota tambahan sebesar 2 ribu jemaah dibagi menjadi 50% untuk masing-masing jemaah reguler dan khusus.

DPR RI Khawatir Investasi Tiktok Ancam Keamanan Nasional

DPR RI menyebut masa transisi atau ujicoba yang diberikan pemerintah kepada Tiktok Shop sudah lebih dari cukup. Model bisnis dagang Tiktok telah melemahkan pelaku usaha kecil-menengah.

Perubahan Alokasi Kuota Tambahan Jemaah Haji masih akan Dibahas

KEMENTERIAN Agama akan melakukan penyesuaian terhadap pengalokasian kuota tambahan jemaah haji yang berangkat pada tahun ini.

Raker DPR RI: Mentan Amran Sulaiman Pastikan Tambahan Pupuk Bersubsidi Sudah Disetujui

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 4,7 juta menjadi 9,55 juta sudah mendapat persetujuan dari semua pihak,

Dukungan Hak Angket Meningkat, BRIN: Bukti Pentingnya Urai Kecurangan Pemilu

Anggota Fraksi PKB DPR RI yang mendukung hak angket terus bertambah. Saat ini ada 10 anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket.

Komisi IV DPR Soroti Perkembangan Produksi dan Harga Beras

Komisi IV DPR menyoroti terkait perkembangan produksi dan harga beras dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri Pertanian.

Berpotensi Buka 4,4 Juta Lapangan Kerja, Industri Ekonomi Kreatif Harus Diperkuat

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan negara harus hadir untuk melindungi dan memperkuat industri bidang ekonomi kreatif.

Pembahasan RUU DKJ Harus Libatkan Partisipasi Masyarakat

Pembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik.

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia