Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan.
“Nanti saya cek, saya baru cek, belum," papar Nadiem kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
Adapun Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku curiga dana untuk program makan siang gratis era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diambil dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.
Baca juga : Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025
Hal itu diungkapkan Huda saat ditanya awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
“Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu, masih perlu pembuktian. Bisa jadi kemungkinan anggaran itu (makan siang gratis) diambil dari situ (anggaran pendidikan)," terang Huda, Rabu (29/5).
Huda membeberkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bakal makin berat jika alokasi dana malah dipakai untuk sektor di luar pendidikan. (Ykb/Z-7)
KUASA hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa kliennya akan kooperatif.
Kemendikbud-Ristek merilis Panduan Pendidikan Perubahan Iklim dalam giat yang bertajuk “Bergerak Bersama untuk Pendidikan Perubahan Iklim dalam Kurikulum Merdeka”.
Dirjen Dikti-Ristek, Abdul Haris, menindaklanjuti arahan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dengan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved