Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan.
“Nanti saya cek, saya baru cek, belum," papar Nadiem kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
Adapun Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku curiga dana untuk program makan siang gratis era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diambil dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.
Baca juga : Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025
Hal itu diungkapkan Huda saat ditanya awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
“Saya curiga, saya pada posisi curiga dan ini perlu, masih perlu pembuktian. Bisa jadi kemungkinan anggaran itu (makan siang gratis) diambil dari situ (anggaran pendidikan)," terang Huda, Rabu (29/5).
Huda membeberkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN bakal makin berat jika alokasi dana malah dipakai untuk sektor di luar pendidikan. (Ykb/Z-7)
KUASA hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa kliennya akan kooperatif.
Kemendikbud-Ristek merilis Panduan Pendidikan Perubahan Iklim dalam giat yang bertajuk “Bergerak Bersama untuk Pendidikan Perubahan Iklim dalam Kurikulum Merdeka”.
Dirjen Dikti-Ristek, Abdul Haris, menindaklanjuti arahan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dengan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved