Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

May Day 2024, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan Bagi Semua Jenis Buruh

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi semua jenis buruh dalam Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.

Anggota Komisi XI Minta Bea Cukai Transparansi Soal Aturan

Transparansi aturan penting supaya masyarakat lebih memahami dan tidak mengundang keributan.

Pelat Nomor DPR di Mobil TKP Brigadir RAT Diduga Palsu

MKD) DPR merespons isu terkait pelat nomor XIII khusus legislator yang terpasang di mobil tempat kejadian perkara (TKP) anggota Polresta Manado, Brigadir RAT, yang dinyatakan bunuh diri.

Rachmat Gobel Berterima Kasih pada Jokowi Atas Pembangunan Gorontalo

Rachmat Gobel memiliki gagasan bahwa penguatan infrastruktur yang solid dan ekosistem industri yang terhubung menjadi fondasi utama dalam memajukan ekonomi Gorontalo.

Istri Ridwan Kamil belum Mundur dari Bursa Pemilihan Wali Kota Bandung

Atalia mengaku mendapat surat penugasan dari DPP Partai Golkar untuk maju dalam Pemilihan Calon Wali Kota Bandung. Atalia sempat ragu dengan penugasan tersebut pascalolos ke Senayan.

Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat, YLKI: Tidak Kreatif

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah perihal pungutan wisata yang dibebankan melalui tiket pesawat.

Komisi II DPR RI: RUU Lembaga Kepresidenan Perlu Dikaji

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan usulan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Kepresidenan perlu dilakukan kajian secara menyeluruh.

Penurunan PBI BPJS Kesehatan Harus Jadi Catatan Bagi Seluruh Pihak

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi terkait penurunan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu pada 2023

Maju sebagai Calon Kepala Daerah, Caleg Terpilih Harus Mundur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan bakal calon kepala daerah yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri.

RUU Perampasan Aset Mandek, Pengamat: DPR tidak Niat Berantas Korupsi

Kelanjutan pembahasan RUU Perampasan aset di tangan DPR. Kalau sekarang tidak jelas, berarti tidak ada itikad baik dari DPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Anggota DPR Fraksi PDIP RUU Perampasan Aset Masih Bisa Dibahas

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih bisa dibahas.

Mahkamah Konstitusi Sentil DPR: Jangan Lepas Tangan Masalah Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) menyentil DPR RI untuk tidak lepas tangan menyikapi berbagai temuan masalah dalam pemilihan umum (pemilu).

Kartini dan Emansipasi bagi PRT

Dengan disahkannya RUU PPRT, perempuan Indonesia, khususnya mereka yang bekerja sebagai PRT, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang aman dan terhormat.

Pengamat : Kursi Ketua DPR PDIP Lebih Realistis Daripada Hak Angket

Dengan menduduki kursi Ketua DPR, peran PDIP sebagai oposisi akan semakin kuat

Wakil Ketua DPR Apresiasi Pengaturan Mudik Lebaran yang Cukup Baik

Muhaimin Iskandar mengapresiasi kerja-kerja tiap pemangku kepentingan, yang terlibat dalam pengamanan jalannya mudik Lebaran 2024.

Tersisa Waktu 6 Bulan, Nasib RUU PPRT Masih Terus Digantung Ketua DPR

RUU PPRT masih terus menghadapi kendala. Hingga saat ini, proses pengesahannya masih terus tertahan di meja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani.

Soal RUU Perampasan Aset, Jokowi: Sudah Ajukan ke DPR

Menurut Jokowi, kini 'bolanya' ada di DPR.

Dimyati Natakusumah Bisa Jadi Kuda Hitam di Pilgub Banten

Dimyati dinilai bisa jadi kuda hitam karena kiprahnya di politik. Apalagi ia merupakan politisi senior yang memulai karir politiknya sejak usia muda.

Kemampuan TNI-Polri Berantas OPM Tergantung Itikad Pemerintah dan DPR

TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengamat: Revisi UU MD3 Sulit Bergulir

Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia