KPU Bakal Mutakhirkan Sirekap untuk Pilkada 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024. Berkaca dari penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 sebelumnya, KPU akan memantapkan sisi teknologi dan sistem komputasi Sirekap untuk Pilkada 2024.

"Sirekap akan dimutakhirkan dari sisi teknologi sistem komputasi," kata anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Minggu (7/7).

Bagi Idham, pemutakhiran Sirekap merupakan tradisi yang dilakukan oleh KPU dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungan lembaga tersebut. Ia juga menegaskan, langkah memutakhirkan Sirekap didasarkan pada evaluasi dari sistem yang digunakan pada Pemilu 2024 lalu.

Baca juga : KPU Tetap Ubah Aturan Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

Menurut Idham, pihaknya bakal tetap mempertahankan Sirekap untuk Pilkada 2024. Pasalnya, Sirekap merupakan bentuk pengejawantahan dari prinsip kerja KPU yang terbuka. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Pemilih atau publik berhak mendapatkan informasi terhadap hasil perolehan suara pasca pemungutan suara di Pilkada 2024 nanti," pungkas Idham.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia telah mewanti-wanti KPU jika gagal memberikan penjelasan memadai mengenai Sirekap untuk Pilkada 2024. Ia berpendapat, Sirekap pada Pemilu 2024 tidak layak digunakan untuk Pilkada 2024.

Pihaknya menggundang KPU RI untuk mempresentasikan Sirekap yang bakal digunakan untuk Pilkada 2024 mendatang. Jika presentasi tak dilakukan, Doli menyebut sebaiknya penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2024 dibatalkan saja.

"Kami agak insist. Kalau misalnya minggu depan enggak bisa presentasi, mending batalin saja," ujarnya dalam diskusi Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada 2024 yang digelar Sabtu (6/7). (Tri/Z-7)