Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Komisi II DPR: Hak Angket Wajar Digulirkan!

ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa hak angket usut dugaan kecurangan pemilu wajar digulirkan oleh DPR RI.

Tanggapi Perbedaan Sikap Soal Hak Angket, PDIP: Belum Ada Sikap Resmi dari Kami

KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

Masyarakat Sipil Dorong DPR Realisasikan Hak Angket

Menurut Masyarakat Penegak Konstitusi dugaan kecurangan pemilu saat ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Aliansi Rakyat Menggugat Desak DPR Segera Gulirkan Hak Angket

DPR diminta untuk segera menggelar hak angket, sehingga masyarakat akan mengetahui secara gamblang mengenai apa yang terjadi dalam Pemilu 2024.

DPR RI Desak Kemendikbud-Ristek Cari Solusi Guna Cegah Perundungan di Lingkungan Pendidikan

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencari solusi pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Babak Baru Hak Angket Diharapkan Mulai Dua Pekan Lagi

BABAK baru hak angket terkait kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan dimulai dua pekan lagi. Masing-masing fraksi di DPR yang sepakat diharapkan mulai bersurat.

Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket

PDI Perjuangan (PDIP) dianggap belum satu suara soal pengambilan langkah hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu.

Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Jangan hanya Menyasar Pegawai Sekjen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.

Puan dan Ketua Parlemen Prancis Berdiskusi Hangat Soal Isu Perempuan dan Pemilu

Pertemuan dengan Braun-Pivet dilakukan Puan dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024 di Paris.

KWP Fasilitasi Wartawan Ikuti Kegiatan Bazar di DPR

Bazar ini menjadi wadah bagi para wartawan, khususnya anggota KWP untuk mempromosikan produk atau usahanya.

Libatkan Daerah Penyangga Bahas RUU DKJ

Kawasan aglomerasi dibentuk untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar dan mengoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional.

RUU Daerah Khusus Jakarta Segera Dibahas Pemerintah dan DPR

RUU DKJ segera dibahas DPR RI dan pemerintah. Pemerintah disebut sudah mengirimkan surat kepada DPR dan menugaskan kementerian terkait untuk membahasnya.

Orasi di Depan Gedung DPR, Refly Harun: Tolak Pemilu Curang

PAKAR Hukum Tata Negara Refly Harun ikut dalam aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3). Dalam orasinya, dia meminta massa aksi mendukung hak angket di DPR RI

NasDem Nilai Ambang Batas Parlemen 7 Persen Realistis

PARTAI NasDem menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) mestinya berada di angka 7%. Angka itu dinilai realistis.

Djarot Dukung Hak Angket

Anggota DPR Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyatakan PDIP akan mendukung hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

NasDem Tetap Dukung Hak Angket

FRAKSI NasDem di DPR dipastikan tetap maju mengusung hak angket meski tanpa PDIP. Hak angket tersebut terkait dengan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Soal Hak Angket, NasDem: Tanpa PDIP, NasDem Tetap Jalan

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pihaknya tanpa PDIP pun akan mengambil sikap terkait pengajuan hak angket. 

Sahroni Pertanyakan Lonjakan Suara PSI yang Beda Jauh dengan Quick Count

WAKIL Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mempertanyakan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ramai dibicarakan saat ini.

Gerindra Sebut Lebih Penting Hak Sopir Angkut Ketimbang Hak Angket

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menyebut lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk hak sopir angkut lebih penting ketimbang hak angket.

Dorong Hak Angket, Fraksi PKB: Saya Tak Pernah Melihat Pemilu Sebrutal Ini

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menegaskan tidak boleh ada satu pihakpun yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan satu pihak dalam Pemilu 2024.

Merancang Ulang Masa Depan Pendidikan Tinggi Teknik: Dari Gudang Pengetahuan Menuju Kurator Peradaban

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia