Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

KPU: Anggota DPR 2024-2029 Diharapkan Lebih Pro Rakyat

Anggota KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya berharap agar anggota DPR periode 2024-2029 dapat menjalankan fungsi dan tugas sebagai legislator dengan penuh amanah dan berintegritas.

WWF ke-10: Indonesia Tuan Rumah Forum Internasional untuk Pengelolaan Air

Forum Air Dunia (WWF) ke-10 akan  mempertemukan pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membahas pengelolaan air. 

Anggaran Pendidikan di APBN Besar, DPR Pertanyakan Meroketnya Biaya Kuliah

MEROKETNYA biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa perguruan tinggi Tanah Air menuai sorotan berbagai pihak, termasuk Komisi X DPR RI.

Misbakhun: Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025 Masih Perlu Kajian

ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan masih perlu ada kajian mendalam soal kenaikan tarif PPN sebesar 12% di 2025.

Rachmat Gobel Ajak Parlemen Turki Dorong Kerja Sama Teknologi

Rachmat Gobel mengatakan Turki tidak membeli teknologi dari negara lain tapi membangun sendiri kemampuannya dalam menguasai teknologi.

NasDem: Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara Harus Libatkan Publik

REVISI Undang-Undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) disebut harus menampung  pandangan dan pendapat publik.

Komisi IV: Banjir Bandang di Sumbar Akibat Pemerintah Tak Kontrol Kawasan Hutan Lindung

BANJIR bandang di Sumbar disebut terjadi karena pemerintah tidak melakukan kontrol secara terukur terhadap pengelolaan hutan lindung dan konservasi.

Ketua DPR Puan Maharani akan Memimpin Pertemuan Parlemen di Forum Air Dunia ke-10

DPR RI bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi tuan rumah Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, Begini Tanggapan Ketum REI

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI akhirnya menyetujui dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Kementerian Negara sebagai usulan inisiatif DPR

Komisi I DPR RI Klaim Revisi UU Penyiaran bukan untuk Bungkam Pers

DRAF Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran memunculkan polemik. RUU Penyiaran diklaim bukan bermaksud melemahkan peran pers. Pembaruan itu dinilai penting untuk merespons perubahan saat ini.

Fraksi NasDem Kawal Mekanisme Pembentukan UU Kementerian Negara

FRAKSI NasDem DPR menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU Kementerian Negara) sebagai inisiatif DPR. Partai besutan Surya Paloh itu bakal mengawal seluruh prosesnya.

Gerindra Usung Waketum NasDem sebagai Calon Gubernur Sulteng

DPP Partai Gerindra mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, kepada Ahmad HM Ali beserta Abdul Karim Aljufri.

PKS Setujui RUU Kementerian Negara dengan Beberapa Catatan

Baleg DPR memastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.

Rachmat Gobel Ungkap Kerugian bila Indonesia Gemar Impor

WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengungkapkan dampak negatif bila Indonesia gemar mengimpor. Ada lima hal yang menjadi catatan Gobel.

RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK dua rancangan undang-undang (RUU) resmi menjadi inisiatif DPR. Salah satunya, yakni RUU Kementerian Negara.

Baleg Pastikan RUU Kementerian Negara Jadi RUU Inisiatif DPR

Baleg DPR RI pastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau RUU Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.

Ketua Komisi I DPR Klaim Tidak Ada Niat Mengecilkan Peran Pers

KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengeklaim pihaknya tidak pernah ada niatan untuk mengecilkan peran pers lewat revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran).

Panja RUU Kementerian Negara Sepakat Mengubah Beberapa Pasal

PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.

Komisi I DPR Bakal Undang Dewan Pers dan Pegiat Media Bahas RUU Penyiaran

DRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik.

PKS Dorong Segera Revisi UU Pemilu Agar Bawaslu tidak jadi Macan Ompong

Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia