Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Baleg Tepis Bahas Kilat 4 Revisi UU untuk Kepentingan Prabowo

BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.

Baleg Bantah Ada Perpanjangan Masa Pensiun Kapolri di RUU Kepolisian

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.

Baleg DPR Sebut Presiden Berwenang Tunjuk TNI Aktif Tempati Jabatan Sipil

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.

Di Sidang PHPU Pileg 2024, KPU Diingatkan Transparan Soal Konversi Kursi DPR

KPU harus memastikan agar konversi suara menjadi kursi adalah upaya pengalihan suara secara benar dan sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan pemilu

DPR Minta Mobilisasi Dokter Asing Diatur Ketat

WNA yang bisa praktik di Indonesia berlaku untuk dokter spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan dengan tingkat kompetensi tertentu.

DPR Diminta Perhatikan Nasib Pekerja

Komisi III DPR diminta membela nasib karyawan perusahaan fesyen yang menjadi korban sengketa merek di Mahkamah Agung (MA).

Baleg DPR Tepis TNI Kembali Dwifungsi Lewat Revisi UU TNI

pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.

Draft RUU TNI: Prajurit Bisa Bertugas Hingga 60 Tahun

Salah satu pasal yang diubah dalam UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI ialah pasal 53, yaitu terkait dengan usia pensiun prajurit

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh Baznas Tahun 2023

Komisi VIII DPR RI juga mendukung Baznas RI agar merealisasikan semaksimal mungkin target pengumpulan ZIS-DSKL pada tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp1 triliun.

Pembahasan Revisi RUU Penyiaran Ditunda, Dewan Pers Lakukan Kajian

Dewan Pers bersama konstituen akan melakukan pertemuan untuk membahas pasal demi pasal dari revisi RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah.

Draf RUU TNI Pastikan TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil Tapi Harus Mundur

REVISI Undang-undang TNI telah disetujui DPR menjadi inisiatif DPR usai diketuk dalam sidang paripurna DPR ke-18 pada Selasa (28/5).

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Pemotongan Gaji untuk Iuran Tapera

DPR berencana memanggil pemerintah terkait rencana pemotongan gaji atau penghasilan pekerja Indonesia untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Surpres Permohonan Naturaliasasi Calvin Verdonk dan Jens Raven Sudah Dikantongi DPR

DPR RI telah menerima surpres dari Presiden Jokowi terkait permohonan pemberian status WNI kepada pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Calvin Ronald Verdonk hingga Jens Raven.

Revisi UU TNI, Polri, dan Kementerian Negara Disepakati Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK empat revisi undang-undang disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Baleg DPR Sebut Banyak UU yang Bakal Direvisi Imbas Putusan MK

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menerangkan masih ada beberapa revisi Undang-undang yang dirumuskan DPR efek adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan menambah beban pada aspek konsumsi rumah tangga

NasDem Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius pada Daya Beli Masyarakat

pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada kemampuan konsumsi masyarakat dan ekspor dalam mengeluarkan kebijakan ke depan.

DPR Segera Kirim Revisi UU Kementerian, TNI, dan Polri ke Pemerintah

DPR akan segera mengirimkan revisi Undang-undang Kementerian Negara, UU TNI, dan UU Polri ke pemerintah.

Anggota DPR Komisi IV Minta Pemerintah Tunda Kenaikan HET Minyakita

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan turut mengomentari rencana pemerintah untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

Tapera Potong Gaji Karyawan, PKS Desak Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menyatakan aturan baru ini memiliki dampak yang luas, terutama bagi kelas menengah. 

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia