Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang generasi mendatang yang lebih baik.
"Ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan dalam proses pembangunan dan kehidupan manusia semakin nyata. Penerapan ekonomi sirkular salah satu langkah nyata untuk menekan ancaman tersebut," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/7).
Berbagai lembaga dunia sudah mengingatkan bahwa saat ini sedang terjadi tiga krisis besar yang berlangsung secara bersamaan yaitu krisis iklim, krisis biodiversitas, dan krisis polusi di berbagai belahan dunia.
Baca juga : Gerak Bersama Wujudkan Ekonomi Sirkular Cegah Dampak Fast Fashion
Ketiga krisis itu saling berkaitan dan bersifat saling memperkuat, menciptakan tantangan yang kompleks dan mendalam terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia.
United Nations Development Programme melaporkan krisis lingkungan global yang dihadapi saat ini menjadi masalah serius yang memengaruhi semua aspek kehidupan manusia.
Menurut Lestari, sejumlah ancaman terhadap lingkungan yang memengaruhi kehidupan keseharian kita itu harus segera diantisipasi dengan langkah nyata.
Baca juga : Konsep Wisata Regeneratif Harus Dikembangkan demi Pariwisata yang Berkelanjutan
Penerapan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan keseharian kita, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi prioritas untuk diterapkan.
Salah satunya, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah, adalah prinsip 9 R dalam ekonomi sirkular yaitu Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, dan Recycle.
Dengan menerapkan prinsip tersebut, tegas dia, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada dan mengendalikan produksi sampah dalam keseharian kita.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, penerapan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam keseharian dapat menjadi suatu budaya di tengah masyarakat sehingga mampu mengakselerasi proses pembangunan yang telah direncanakan.
Rerie menegaskan, bantuan dari semua pihak, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap keseimbangan lingkungan di sekitarnya. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved