Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SALAH satu faktor penyebab kemacetan di Puncak, Bogor, pada hari libur ialah semrawutnya operasional angkutan kota (angkot).
Penilaian responden banyak juga sumbangan dari faktor emosi atau afeksi, persepsi bahwa pemimpin tersebut dianggap bekerja untuk rakyat, bukan hanya faktor kinerja.
Wakil Ketua KPAI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara program siswa dikirim ke barak.
KABAR dari Jawa Barat itu, yang programnya sudah berjalan hampir sebulan lamanya, seperti gemerisik yang tak sedap di tengah khidmatnya dunia pendidikan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas langkah hukum yang diambil dalam kasus kredit bermasalah PT Sritex
PEMEGANG saham pengendali Bank BJB yang juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyesalkan keterlibatan BUMD Jabar dalam kasus korupsi Sritex. Kejadian itu sangat merugikan BJB.
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan penolakan terhadap program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer.
Program barak militer bagi remaja bermasalah ini bakal terus berlangsung. Rencananya, jumlah anak bandel yang akan diseret untuk dididik secara militer akan bertambah.
Hal yang perlu evaluasi, misalnya soal kemungkinan anak yang dididik di barak militer itu menjadi pribadi yang tidak lepas dari perilaku nakalnya. Dampaknya justru dianggap bisa lebih buruk
Adapula yang turut membandingkan penanganan tawuran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
Tragedi ledakan dahsyat yang terjadi pada Senin siang (12/5) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, telah menewaskan 13 orang
KPPPA menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam pembinaan karakter anak perlu dikawal dan dipastikan ada perlindungan anak serta hak anak.
Hensa juga mengemukakan keduanya kerap tampil lebih santai sehingga menjadi pembeda dari pendahulu-pendahulunya yang cenderung kaku dan birokratis.
Tak ayal, infrastruktur utama yang dilalui mereka setiap hari tak ubahnya sungai kering.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah akan melakukan pendalaman pada kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku belum diajak diskusi, terkait keputusan memasukkan siswa bermasalah ke barak TNI.
Jika narasi itu terus berkembang maka akan berdampak negatif bagi daerah DKI Jakarta, padahal APBD itu berbeda fungsinya dengan bantuan sosial (bansos).
Ia juga meminta kepada berbagai pihak khususnya media dan para pakar pendidikan untuk memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaannya agar lebih transparan.
Jika kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak TNI berhasil, Pigai meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengadopsinya secara nasional.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengkritik kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait vasektomi dan militerasi anak.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved