Berita Terbaru Bawaslu Hari Ini

Program Kelurahan Peduli Pilkada Upaya Bawaslu Genjot Kesadaran Warga Tangsel

Program Kelurahan Peduli Pilkada merupakan upaya Bawaslu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi mereka pada 27 November 2024 mendatang.

Pidanakan TNI/Polri tak Netral Butuh Komitmen Solid

Putusan MK hanya akan efektif apabila Bawalsu dan aparat penegak hukum di Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan punya komitmen yang solid dan progresif.

Bawaslu Harus Berani Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Netralitas TNI/Polri

Kerja-kerja Bawaslu selama mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak cukup berhenti pada proses memetakan potensi kerawanan

Perkuat Pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024

Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran bagi pengawasan partisipatif, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan.

Bawaslu Kaji Video Endorse Prabowo ke Luthfi-Yasin

BAWASLU RI mengkaji soal video singkat yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Awas Serangan Politik Uang di Masa Tenang

Mantan Rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris) itu juga berharap Bawaslu terus melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya politik uang.

Dugaan Pelanggaran Kampanye, Pengamat: Bawaslu Kabupaten Bogor Jangan Tunggu Laporan

Bawaslu Kabupaten Bogor menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari informasi tersebut.

Bawaslu Telusuri Video Bagi-bagi Amplop Cabub-Cawabub Bogor

Bagi-bagi amplop itu dilakukan pada acara yang digelar di Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup.

Bawaslu Ajak Daerah Tingkatkan kewaspadaan Awasi Netralitas Kades

Dia mengatakan lembaganya mencatat ada sebanyak 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas dilakukan kepala desa.

Ingat! Pemberi dan Penerima Politik Uang Diancam Pidana

Kedua pihak itu diancam sanksi pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Menuju Pilkada Serentak 2024, Perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Ad Hoc Semakin Ditegaskan

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, perhatian pemerintah terhadap para pekerja ad hoc semakin meningkat.

Bawaslu Riau Tetapkan Tabligh Akbar Paslon Nomor 1 sebagai Pelanggaran Administrasi

Bawaslu Riau memutuskan tabligh akbar yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 Abdul Wahid-SF Hariyanto dianggap sebagai pelanggaran administrasi kampanye.

Calon Kepala Daerah Wajib Lakukan Pendidikan Politik

Pendidikan politik ini dilakukan demi mencegah politik uang, politik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) selama pilkada.

Bawaslu Pangkalpinang Nyatakan 3 Laporan Pelanggaran Kampanye tak Memenuhi Syarat

TIGA laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh masyarakat di Pangkalpinang dinyatakan tak memenuhi syarat formal ataupun material oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Polisi Alihkan Laporan Ormas ke Suswono soal Janda Kaya ke Bawaslu

LAPORAN organisasi masyarakat Betawi Bangkit soal pernyataan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono ihwal janda kaya nikahi pemuda pengangguran dialihkan ke Bawaslu

Kepala Desa Jadi Ceruk Suara di Pilkada

Tren pelanggaran netralitas kepala desa sudah dimulai sejak Pemilu 2024.

Langgar Ketentuan, Bawaslu Batang dan Pekalongan Copot Ribuan APK Pilkada

Bawaslu Batang, Jawa Tengah, bersama instansi terkait menertibkan 8.601 alat peraga kampanye (APK) pasangan calon kepala daerah yang menyalahi aturan dan melanggar PKPU serta Perda.

Bawaslu Sumut Dorong Partisipasi Masyarakat Awasi Pelaksanaan Pilkada 2024

Badan Pengawas Pemilu Sumatra Utara (Bawaslu Sumut) mengajak semua masyarakat ikut serta berpartisipasi terlibat mengawasi setiap tahapan Pilkada 2024.

Tekan Pelanggaran, Bawaslu Jakut Ajak Siswa Lakukan Pengawasan

Pemilih pemula memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa kecurangan.

Bawaslu Banyumas Tangani Laporan Dugaan Kades tak Netral

BAWASLU Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) telah menerima laporan mengenai dugaan kepala desa (kades) yang tidak netral.

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

Refleksi Hari Anak Nasional Menumbuhkan Anak Hebat di Tanah Penuh Harap

Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Reorientasi Pendidikan Tinggi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia