Bawaslu Diminta Perkuat Peran Pengawasan di Lapangan

PILKADA Serentak 2024 akan digelar pada Rabu 27 November mendatang. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati, menerangkan pihaknya optimis jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah melakukan mitigasi risiko di tahapan masa tenang.

Sehingga bisa melakukan antisipasi berbagai dugaan pelanggaran yang dimungkinkan akan terjadi. Namun, Neni menggarisbawahi agar Bawaslu tetap harus memperkuat peran pengawasan di lapangan terutama bagaimana mengawasi potensi pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik baik dalam UU Pilkada ataupun Peraturan KPU (PKPU). 

“Misalnya misalnya kampanye melalui sosial media, bentuk politik uang yang sudah tidak lagi cash tetapi melalui teknologi digital,” ujar Neni kepada Media Indonesia, Minggu (24/11). 

Baca juga : Bawaslu Kota Solo Sebut Ada Ratusan TPS Rawan

Saat ini, kata Neni, personil Bawaslu sudah sampai dengan tingkat TPS. Neni pun berharap lembaga Bawaslu bisa lebih maksimal melakukan kerja pengawasan di masa tenang. 

Terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pungutan terhadap pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Bengkulu, Neni pun menyebut kejadian tersebut harus jadi alarm bagi Bawaslu. 

“Apa yang terjadi di Bengkulu, saya kira hal ini perlu menjadi kewaspadaan karena potensi memanfaatkan keuangan negara untuk memuluskan pilkada ini bisa juga terjadi di daerah yang lain,” tandasnya. (P-5)