Berita Terbaru Air Hari Ini

Ombudsman Apresiasi Proses Pencabutan Izin SPAM

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberikan apresiasi positif terhadap proses pencabutan izin SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) oleh Bupati Bogor Ade Yasin.  

Pengambilalihan Pengelolaan Air Terancam Gagal

Saat ini, terdapat dua perusahaan swasta yang mengelola air di Jakarta sejak 1998 yakni PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta Dinilai tak Serius Putuskan Privatisasi Air

Anies juga dinilai tidak transparansi terkait tim kelola maupun pekerjaan yang sudah dilakukan perihal renegoisasi

Stop Privatisasi Air, Pemprov DKI Harus Libatkan KPK

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tegas namun tetap berhati-hati dengan rencana pengambilalihan pengelolaan air yang masih dikelola oleh dua perusahaan swasta dengan akhir masa kontrak pada 2023.

Proyek Air Bersih untuk Sorong Terkendala Pembebasan Lahan

Pemkot Sorong diminta membantu dana untuk pembebasan lahan supaya proyek air bersih bisa segera terealisasi

Pemprov DKI Bangun Dua Pengelolaan Air di Jakarta Utara

Lokasi pengelolaan air akan dibangun scara menarik supaya difungsikan untuk destinasi wisata

Pemerintah Komitmen Sediakan Akses Air bagi Seluruh Masyarakat

Pada tahun ini, pemerintah akan melaksanakan 10 pembangunan bendungan.

70% Cadangan Air Indonesia Ada di Kalimantan dan Papua

. Sementara di wilayah-wilayah urban seperti Jawa dan sebagian Sumatra justru mengalami defisit air.

Realisasi Program Air Bersih Butuh Kerja Sama Swasta

Penyediaan air bersih merupakan salah satu program RPJMN.

Ini Alasan Anies Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih Lewat Perdata

Di balik keputusan yang diumumkan Pemprov DKI kemarin, ada alasan yang mendasari pengambilan keputusan tersebut.

Privatisasi Air Berlanjut, Pengamat: Anies Bisa Tekan Perusahaan

Gubernur dapat memperbarui klausul perjanjian kontrak dengan kedua perusahaan melalui evaluasi yang dilakukan sebelumnya.

Pengamat: Anies Harus Menyerah Pada Putusan MA

Anies mau tidak mau harus tunduk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kementerian Keuangan.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia