Pengelolaan Air Jakarta, Anies Sebut PT PALYJA tidak Koorperatif

GUBERNUR DKI Anies Baswedan mengkritik PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang tidak kooperatif dan itikad untuk bertanggung jawab atas penyediaan air warga Jakarta. Pasalnya, hanya PT Aetra Air Jakarta sudah menyepakati Head of Agreement (HoA) pengalihan pengelolaan air.

"Kita jalan yang sudah ada, sambil kita bicara terus, sampai Palyja kooperatif. Yang tidak bersahabat dan tidak menunjukkan etika tidak baik adalah Palyja," kata Anies di Gedung PKK Melati Jaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

Baca juga: Tujuh Rektor di Bogor Harap Jokowi-Prabowo Bertemu

Dasar tidak kooperatif yang disampaikan Anies, ialah pihak Palyja sangat sulit diajak dalam setiap pertemuan. Kondisi ini justru berbeda dengan pihak Aetra yang selalu responsif dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Aetra itu responsif. Ini yang dulu kenapa teman-teman tanya saya tidak cerita karena pada waktu itu lagi proses, bahwa yang satu responsif yang satu tidak responsif. Teman-teman juga bisa lihat proses pembangunannya selama 20 tahun dari situ bisa dibandingkan juga mana yang lebih bertanggung jawab dan tidak," sebutnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap Palyja bisa memberikan tanggung jawab terhadap pengelolaan air bersih di Jakarta. Apabila Palyja menghambat, maka Pemprov DKI akan berkonsultasi dengan KPK.

"Karena ini semua tidak lebih, tidak bukan untuk Jakarta punya akses air bersih dan kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah. Nah, kita konsultasi sama KPK, insya Allah bisa ada ruang-ruang hukum yang bisa dipakai untuk menjalankan ini," terangnya.

Anies menambahkan, Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta akan berkonsultasi ke KPK terkait swastanisasi air atas dasar laporan masyarakat. Nantinya akan dipaparkan proses yang telah dilakukan pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait swastanisasi air.

"Kemudian kita berkepentingan, saya sampaikan kepada tim tata kelola air ini proses pengambil alihan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara dan tidak merugikan kepentingan umum dan secara hukum tidak ada yang dilanggar, karena itu konsultasi kepada KPK," paparnya

Diketahui, Anies berencana mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Anies berargumen, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian setelah perjanjian pada 1997 saat pengelolaan dilakukan oleh Palyja dan Aetra.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menetapkan masalah pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta meski melalui tindakan perdata. Terdapat tiga opsi bentuk tindakan guna mengambil keputusan yang ditawarkan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum. Di balik keputusan yang diumumkan Pemprov DKI kemarin, ada alasan yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. (OL-6)