Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KLUB-klub Liga 2 yang menginginkan agar kompetisi berlanjut kini menyerahkan nasib kepada pengurus baru PSSI yang kelak terpilih pada Kongres Luar Biasa (KLB) 16 Februari mendatang. Jelang pergantian kepengurusan yang masih akan berproses, klub-klub menaruh harapan kepada calon-calon nakhoda baru.
Hal itu disampaikan Manajer Persipura Yan Mandenas sesuai audiensi klub-klub Liga 2 dengan Menpora Zainudin Amali di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (30/1).
"Situasi transisi menjelang KLB ini memang agak sulit juga bagi PSSI menjamin kelanjutan liga kepada operator liga. Operator juga tidak mendapatkan jaminan agar mereka itu tetap menjalankan liga sebagai operator," katanya.
"Kalau memang dinamikanya seperti itu, opsi yang kami sarankan kepada pengurus terpilih. Kami juga minta pengurus saat ini untuk merekomendasikannya (Liga 2 berlanjut)," imbuh Yan.
Pemerintah dalam hal ini Menpora Amali pun diminta untuk terus menjadi mediator. Pertemuan klub-klub Liga 2 ini menjadi yang kedua kalinya dengan Menpora. Mereka pertama kali bertemu dengan Menpora setelah pengumuman liga dihentikan.
Baca juga: Manajemen Arema FC Pertimbangkan Langkah Bubarkan Tim Singo Edan
Setelah itu, Menpora yang atas arahan Presiden diminta untuk mencari jalan keluar lalu menggelar rapat dengan PSSI dan PT LIB. PSSI kembali menggelar pertemuan dengan klub-klub dan akhirnya terbuka soal masalah jadwal.
Yan mengatakan PT LIB pun menyampaikan ada opsi kelanjutan kompetisi pada 24 Februari. Klub-klub pun menyarankan digelar dengan sistem gelembung alias bubble.
"Kalau alasan jadwal, kami sarankan Liga 2 sebelum Piala Dunia U-20 maka semua klub agar sistem bubble di tiga wilayah. Dengan sistem bubble maka kompetisi bisa diselesaikan, tentu dengan klub yang bersedia melanjutkan kompetisi. Yang tidak bersedia ya sudah, kembali saja kepada aturan main," jelasnya.
Menpora Amali mengatakan secara garis besar disimpulkan sampai dengan KLB kompetisi belum bisa jalan. Hal itu, imbuh dia, dilihat dari sikap yang disampaikan PSSI dan LIB.
Menpora berjanji akan terus memediasi dan meneruskan harapan klub-klub kepada siapa pun yang terpilih menjadi pimpinan PSSI nantinya.
"Posisi pemerintah mencari jalan keluar, membantu, memfasilitasi, tetapi tidak mengintervensi sebab apa yang sudah jadi keputusan PSSI, LIB, dan klub, kami pemerintah terima saja tidak bisa intervensi. Tapi nanti ke penvurus baru akan kami sampaikan catatan pengurus sebelumnya," ucap Amali.(OL-4)
Menpora Dito Ariotedjo mengusulkan agar Liga Putri diselenggarakan secara praktis atau tidak perlu grande.
Piala Indonesia merupakan ajang yang mempertemukan klub-klub dari berbagai tingkatan liga.
PSSI resmi menunjuk Frank van Kempen sebagai pelatih kepala timnas U-20 Indonesia
Piala Presiden 2025 menjadi tolok ukur yang penting dalam hal sepak bola di Tanah Air
PSSI resmi memproses naturalisasi Mauro Zijlstra, penyerang muda berdarah Indonesia yang saat ini bermain untuk FC Volendam. Pemain kelahiran Belanda itu keturunan dari Bandung.
KETUA Umum PSSI Erick Thohir menyatakan striker FC Volendam Mauro Zijlstra akan menjadi pemain naturalisasi terkini tim nasional.
Leptospirosis merupakan salah satu penyakit penyerta banjir yang jarang diketahui oleh masyarakat.
Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus demam berdarah dengue (DBD)
Ada tiga provinsi di Papua yang terkena dampak dari kasus polio yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan
SITUASI KLB diare di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) masih belum mereda. Saat ini tercatat 45 orang mengalami diare akut dan lima diantaranya meninggal dunia.
Pemerintah harus menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
KASUS kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Namun sejauh ini pemerintah belum menetapkan kasus ini sebagai kasus prioritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved