SEBUAH kelompok peretas asal India mengincar para pengkritik Piala Dunia 2022 yang akan digelar di Qatar. Hal itu terungkap dalam laporan yang diterbitkan kelompok wartawan Inggris, Minggu (6/11),
Data yang dibocorkan kepada surat kabar Sunday Times dan Biro Wartawan Investigasi (TBU) menunjukkan adanya aksi peretasan terhadap puluhan pengacara, wartawan, dan orang terkenal sejak 2019 yang dibiayai oleh satu klien saja.
"Penyelidikan kami menunjukkan dengan kuat bahwa klien yang dimaksud adalah tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar," ungkap laporan itu yang memancing pemerintah Qatar menuding laporan itu salah dan tidak berdasar.
Baca juga: Qatar Sita Ratusan Replika Trofi Piala Dunia
Di antara korban peretasan itu adalah Michel Platini, mantan presiden UEFA.
Platini, yang diretas menjelang pertemuan dengan kepolisian Prancis untuk membahas soal korupsi terkait Piala Dunia, mengaku sangat terkejut dengan laporan itu.
Dia mengaku akan mencari tahu langkah hukum yang bisa diambil terhadap aksi yang disebutnya melanggar privasi dirinya itu.
Konsultan asal London, Ghanem Nuseibeh, yang perusahaannya Cornerstone membuat laporan mengenai korupsi terkait Piala Dunia juga menjadi target.
Korban lainnta mencakup Nathalie Goulet, senator Prancis yang merupakan kritikus kuat terhadap penunjukkan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia karena memandang Qatar sebagai sponsor terorisme, serta Mark Somos, pengacara yang mengajukan gugatan terhadap keluarga kerajaan Qatar keada Komisi HAM PBB.
Tanpa bukti
Pemerintah Qatar membantah tudingan itu dengan menyebut laporan dari TBU dipenuhi ketidakkonsistenan dan kesalahan yang mencoreng kredibilitas organisasi itu.
"Laporan itu berasal dari sumber tunggal yang mengaku kliennya adalah Qatar meski tidak ada bukti untuk menunjang pernyataannya," tegas pemerintah Qatar dalam sebuah pernyataan resmi.
"Sejumlah perusahaan juga mengaku terkait dengan Qatar, meski tidak ada bukti untuk menunjangnya, dalam upaya mendongkrak profil mereka menjelang Piala Dunia."
"Keputusan TBU untuk menerbitkan laporan ini tanpa bukti yang memadai meningkatkan pertanyaan mengenai motif mereka, yang tampaknya politis ketimbang demi kepentingan publik," lanjut pemerintah Qatar. (AFP/OL-1)
