Kompetisi Jalan, Kemenpora Surati Kepolisian

WAKIL Ketua Umum PSSI Hinca Pandjaitan mengatakan kompetisi Qatar National Bank League (dulu ISL) dan Divisi Utaama tetap dilanjutkan meski Kemenpora telah membekukan PSSI.

Kompetisi rencananya dilanjutkan pada Sabtu (25/4) dan kompetisi

Divisi Utama berlanjut pada Minggu (26/4) setelah sempat ditunda dua pekan.

Hinca menyatakan keputusan tersebut sudah disepakati oleh seluruh klub

yang berkompetisi di ISL dan Divisi Utama dalam pertemuan pada Senin (20/4) malam.

Hinca pun yakin tetap mendapat izin dari kepolisian untuk menggelar pertandingan.

"Tidak ada alasan kepolisian untuk tidak memberi izin hanya karena hal itu tadi (pembekuan PSSI)," kata Hinca.

Pusamania Borneo pun setuju kompetisi tetap dilanjutkan.

Menurut General Manager Pusamania Borneo Football Club (PBFC) Aidil Fitri melalui laman resmi klub di Samarinda, Kalimantan Timur, timnya telah menerima seluruh jadwal terbaru yang dikirimkan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi pada Selasa (21/4).

Tim berjuluk 'Pesut Etam' itu akan tetap menjalani kompetisi meskipun

sebelumnya telah terbit keputusan dari Kemenpora yang membekukan PSSI dan membentuk tim transisi untuk mengelola sepak bola di Indonesia.

"Sejauh ini keikutsertaan PBFC di ISL berada di bawah naungan PT LI selaku operator kompetisi. Untuk itu, kami harus menaati dan menjalankan apa yang diperintahkan PT LI," katanya.

Soal rencana PT Liga yang kembali memutar kompetisi, Kemenpora bergerak dengan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kapolri tentang izin keramaian Indonesia Super League 2015/QNB League.

Pada surat bernomor 01386/MENPORA/IV/2015 itu Kemenpora menerangkan bahwa mereka tidak mengakui eksistensi PSSI.

"Artinya segala keputusan dan tindakan yang dihasilkan PSSI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, pemerintah pusat maupun daerah, maupun pihak-pihak lain yang terkait," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewabroto.

Selain itu, akibat tidak diakuinya PSSI, Kemenpora meminta seluruh jajaran pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, termasuk kepolisian, agar tidak lagi memberi pelayanan dan fasilitas kepengurusan PSSI dan seluruh kegiatan keolahragaannya.

Hal itu berlaku sampai terpilih kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA.