Legislator Ini Ingatkan tak Boleh Kejar Target dan Asal-Asalan Ungkap Kasus

ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti fenomena Kejaksaan Negeri (Kejari) hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang diduga cenderung mencari-cari kesalahan masyarakat demi memenuhi target penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Rudianto menilai kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung yang menjadikan kuantitas penanganan kasus tipikor sebagai variabel keberhasilan utama menjadi Kejari dan Kejati berlomba-lomba menangani kasus.

"Saya termasuk dari awal bicara tentang kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung yang selalu mungkin menarget menjadikan penanganan kasus tipikor menjadi salah satu variabel keberhasilan. Akhirnya level Kejati sampai Kejari berlomba mencari kasus, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Kejari ditarget kasus sekian kasus, entah 5 kasus, Kejati 10 kasus, yang terjadi adalah Kejaksaan Negeri dibawa mencari-cari kasus," ujar Rudianto saat rapat dengar pendapat bersama Kajari Karo di Komisi III DPR RI, Kamis (2/7).

Rudianto menegaskan bahwa praktik mencari-cari kesalahan ini menjadi problem serius bagi penegakan hukum hari ini. Ia mencontohkan kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang menimpa videografer Amsal Sitepu sebagai bukti nyata proses hukum yang tidak masuk akal, terutama dalam menilai jasa industri kreatif.

Baca juga : Instruksi Jaksa Agung ke Anak Buahnya: Setelah Tindak Korupsi, Perbaiki Sistemnya

"Kalau mencari-cari kasus, mencari-cari kesalahan, di sinilah problem hari ini. Ya, kita tahu semua laporan di beberapa daerah, wilayah, provinsi, kabupaten/kota, bagaimana dipanggil-panggil oleh penegak hukum. Belanja-belanja modal ditanyain, ini contoh saja. Apa yang dialami oleh Amsal Sitepu ini banyak terjadi pasti di wilayah-wilayah lain. Ya kan tidak masuk akal, yang diperkarakan mark up nilai 1 juta Pak. Ini bicara soal jasa misalnya di industri kreatif," kata politikus Partai NasDem tersebut.

Rudianto mengingatkan jajaran Korps Adhyaksa untuk kembali pada marwah luhur institusi dengan mengutip pesan eks Jaksa Agung Suprapto. Menurutnya, reaksi keras publik atas sebuah kasus adalah indikator nyata bahwa keadilan tidak hadir dalam proses tersebut.

"Inilah yang saya selalu katakan mengutip pernyataan Jaksa Agung Suprapto berkali-kali dia ngomong: Jaksa dilarang mencari-cari salah, menemukan kesalahan ya, mencari salah tidak dibenarkan. Sehingga kasus ini memantik reaksi publik. Kasus yang memantik reaksi publik 1000% berarti prosesnya dianggap tidak berkeadilan," imbuhnya.

Ia menambahkan Komisi III DPR akan terus konsisten mengawal aspirasi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh oknum penegak hukum.

"Itulah mengapa kemudian di bawah nakhoda Komisi III Bang Habiburokhman selama ini konsen kami di Komisi III melakukan rapat dengar pendapat terhadap suara-suara keadilan yang dibawa oleh rakyat-rakyat kita di bawah," pungkas Rudianto. (Dev/P-3)