Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan ancaman untuk menindak anak buahnya. Hal itu disampaikan langsung oleh Burhanuddin di hadapan para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri saat memberikan pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024.
Mulanya, Burhanuddin mengingatkan bawahannya untuk tidak hanya bekerja pada saat penindakan kasus, proses pemberkasan, sampai putusan dibacakan oleh pengadilan. Namun, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk terlibat memperbaiki sistem pada institusi tempat korupsi tersebut terjadi.
"Setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya," terang Burhanuddin di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis (7/11).
"Kajati, Kajari sanggup? Lakukan itu. Dan apabila kalian tidak memerhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang saya akan tindak," sambungnya.
Burhanuddin mengingatkan, perkara korupsi di Tanah Air semakin memperhatikan. Bahkan, ia mengingatkan pernyataan yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto bahwa telah terjadi kebocoran sebesar 30% dari total anggaran.
Ia menegaskan, institusi kejaksaan memiliki unsur yang dapat membantu pemerintah untuk melakukan pendampingan, termasuk audit hukum. Menurut Burhanuddin, pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri.
"Seorang pimpinan di daerah atau di manapun, seorang pimpinan unit kerja, kalau pimpinannya bersih, yakinlah anak buah kalian akan takut melakukan perbuatan tercela. Tapi kalau pimpinan unit kerjanya korup di bawah adalah rampok ingat itu," pungkasnya. (P-5)
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
BWF seharusnya fokus pada perbaikan aspek-aspek yang lebih mendasar untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pertandingan.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved