Pengamat Militer Bripda Rio Gabung jadi Tentara Rusia Diduga dengan Jalur Perantara  

PENGAMAT militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi rekrutmen eks personel Satuan Brimob Polda Aceh Muhammad Rio atau Bripda Rio, sebagai tentara bayaran di Rusia.

Menurutnya itu bukan sekadar aksi disersi individual. Ia mengatakan fenomena ini mengonfirmasi bahwa kemampuan tempur aparat keamanan Indonesia kini telah menjadi komoditas di pasar konflik global.

Ia menilai kecil kemungkinan proses keberangkatan personel ke zona konflik dilakukan sepenuhnya secara mandiri.

Baca juga : Bripda Rio Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pengamat: Ini Tamparan bagi Muruah Institusi

"Sangat kecil kemungkinan proses ini dilakukan secara mandiri. Ada indikasi kuat keterlibatan perantara atau agen rekrutmen yang beroperasi di dalam negeri. Tanpa fasilitator, sulit membayangkan personel bermasalah hukum bisa mulus menembus imigrasi hingga masuk ke zona perang," ujar Khairul dalam keterangannya, Minggu (18/1).

Menurut Khairul, fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) di institusi pertahanan dan keamanan. Celah utama terletak pada minimnya pengawasan terhadap personel yang sedang menjalani sanksi atau bermasalah.

Sistem pembinaan saat ini dinilai hanya berhenti pada sanksi administratif seperti demosi atau pemecatan, namun mengabaikan pengawasan pasca-sanksi. Padahal, personel yang mengalami degradasi karier atau tekanan ekonomi merupakan kelompok paling rentan (vulnerable targets) untuk direkrut pihak luar.

Baca juga : Apa Itu PTDH? Sanksi Bagi Anggota Polri yang Membelot Jadi Militer Asing

"Keterampilan mereka sebagai aparat berasal dari pendidikan yang dibiayai negara. Namun, pola pengawasan kita masih terlalu administratif dan lemah dalam mendeteksi aktivitas berisiko di luar jam dinas," katanya.

Untuk menutup celah tersebut, Khairul mendesak pemerintah dan pimpinan instansi keamanan untuk segera membangun sistem deteksi dini berbasis intelijen. Ia mencontohkan militer Amerika Serikat yang memiliki Insider Threat Program (ITP).

Melalui program tersebut, personel yang bermasalah ditempatkan dalam skema evaluasi berkelanjutan (continuous evaluation) dan tidak dilepas begitu saja tanpa pengawasan. Hal ini penting agar kemampuan tempur yang dilatih dengan uang rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan asing.

"Jika kemauan politik (political will) untuk menutup celah ini tidak segera hadir, fenomena ini akan menjadi gunung es yang terus membesar. Kita tidak boleh membiarkan putra-putra terbaik bangsa berakhir menjadi martir kepentingan asing karena kita tidak sadar ada 'tangan tak terlihat' yang merekrut mereka di halaman rumah sendiri," pungkasnya. (H-4)