Apa Itu PTDH? Sanksi Bagi Anggota Polri yang Membelot Jadi Militer Asing

KASUS Bripda Muhammad Rio, anggota Brimob Polda Aceh yang dipecat karena diduga bergabung dengan tentara Rusia, menjadi sorotan publik. Langkah tegas Polri menjatuhkan sanksi PTDH menunjukkan bahwa integritas dan loyalitas terhadap negara adalah harga mati bagi setiap personel.

Apa Itu PTDH?

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena melakukan pelanggaran berat. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seorang anggota dapat dijatuhi PTDH jika meninggalkan tugasnya secara tidak sah (desersi) dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut. Dalam prosesnya, PTDH diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profi (KKEP) Polri.

Baca juga : Apa Itu Desersi? Simak Aturan dan Risiko Hukum Menjadi Tentara Bayaran

Kenapa Menjadi Tentara Bayaran Itu Salah?

Menjadi tentara bayaran (mercenary) bagi negara asing adalah pelanggaran fatal bagi warga negara Indonesia (WNI), terlebih bagi aparat keamanan aktif. Berikut adalah tiga alasan utama mengapa tindakan tersebut dilarang keras:

1. Kehilangan Kewarganegaraan RI: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seorang WNI secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
2. Pelanggaran Sumpah Prajurit: Setiap anggota Polri telah bersumpah untuk setia kepada NKRI dan konstitusi. Bergabung dengan kekuatan militer negara lain demi imbalan materi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan.
3. Ancaman Kedaulatan: Keterlibatan personel keamanan dalam konflik negara lain dapat menyeret posisi diplomatik Indonesia. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak membenarkan warganya terlibat dalam peperangan antarnegara lain sebagai kombatan bayaran.

Kombes Joko Krisdiyanto, Kabid Humas Polda Aceh, menegaskan bahwa tindakan Bripda Rio tidak dapat ditoleransi. "Yang bersangkutan telah meninggalkan tugas tanpa izin atau desersi, sehingga dilakukan proses PTDH sesuai aturan yang berlaku," tegasnya dalam keterangan resmi.

Dengan dijatuhkannya PTDH, maka seluruh hak-hak sebagai anggota Polri, termasuk dana pensiun, akan hilang secara otomatis. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh personel Polri agar tetap teguh pada sumpah setia kepada negara.

(P-3)