Presiden Prabowo Kritik Teori Neoliberal: Pertumbuhan Harus Diikuti Pemerataan

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tanpa memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat. Ia secara terbuka mengkritik cara berpikir pembangunan konvensional yang selama ini bertumpu pada teori pertumbuhan ala neoliberal.

Menurutnya, pendekatan tersebut menganggap penumpukan kekayaan pada segelintir elite sebagai sesuatu yang wajar dengan asumsi kesejahteraan akan menetes ke lapisan bawah. Namun, ia menilai teori itu tidak sejalan dengan realitas bangsa Indonesia.

"Lama-lama akan menetes ke bawah. Nah ini teori. Tapi kenyataannya, netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun, kita sudah mati semua," kata Prabowo saat berpidato dalam kegiatan peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi, Banjarbaru, Senin (12/1). 

Baca juga : Pemerintah Optimistis Ekonomi 2025 Tembus 5,2%, Sesuai Target

Ia menegaskan, pola pikir semacam itu tidak tepat diterapkan di Indonesia, negara yang lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan dan memulai kemerdekaan dengan kondisi rakyat yang serba terbatas.

Prabowo mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun akan kehilangan makna apabila tidak dirasakan oleh rakyat paling bawah. Karena itu, ia menekankan tanggung jawab moral dan politik para pemimpin untuk berani menilai secara jujur dampak pembangunan.

Kepala Negara menilai, keberanian melihat kekurangan dan mengambil langkah korektif merupakan kunci agar pembangunan tidak melahirkan ketimpangan yang berkepanjangan. Ia menolak pendekatan normatif yang nyaman secara angka, tetapi abai terhadap kenyataan sosial.

Baca juga : Di Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Soroti Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen

"Kita harus berani melihat kekurangan kita. Dan kita harus ambil langkah. Langkah kita harus berani," kata dia. 

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan, pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan beriringan. Sistem pembangunan yang lamban mendorong pemerataan, menurutnya, tidak akan memberi manfaat besar bagi bangsa.

"Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa," tuturnya.

Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo juga menekankan, perlindungan negara bukan hanya soal kedaulatan wilayah, tetapi juga melindungi rakyat dari ancaman mendasar dalam kehidupan sehari-hari. "Melindungi dari ancaman kelaparan. Melindungi dari ancaman kemiskinan. Melindungi dari ancaman penderitaan. Melindungi dari ancaman penyakit," jelasnya. 

Menurut Prabowo, seluruh agenda pembangunan, termasuk pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah, harus berpijak pada tujuan besar tersebut. Negara, imbuhnya, tidak boleh hanya bekerja untuk kepentingan segelintir orang.

"Kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan bernegara," pungkasnya. (Mir/I-1)